.webp)
PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) akan melaksanakan pembangunan klasterisasi infrastruktur Liquefield Natural Gas (LNG). Hal itu sebagai langkah lebih lanjut mengenai penugasan dari PT Pertamina untuk melaksanakan penugasan Kepmen ESDM 13/2020.
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Syahrial Mukhtar, mengungkapkan, pembangunan infrastruktur LNG terbagi menjadi tiga area yaitu Area Barat, Area Tengah, dan Area Timur. Di Area Barat akan dibangun HUB di Terminal Arun untuk bisa menyuplai kebutuhan gas di Nias, Krueng, dan sekitarnya.
"Kemudian Area Tengah, kami sudah memiliki FSRU Lampung, dengan sistem break bulking ke kapal-kapal kecil untuk menyuplai small LNG carrier. Jadi, nanti FSRU Lampung bisa dibawa ke Kalimantan, Bali, NTT, dan NTB," jelas Syahrial dalam keterangan tertulis, Senin (13/07/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sedangkan pada Area Timur akan dibangun HUB perkiraan di Ambon untuk melayani Indonesia Tengah dan Timur seperti Sulawesi, Maluku dan Papua. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur LNG dilakukan secara stimulan untuk pembangkit yang sudah dibangun dan dibagi menjadi delapan cluster yaitu sebagai berikut:
1. Cluster Sumatera
2. Cluster Kalimantan Barat
3. Cluster Bali Nusra 1
4. Cluster Bali Nusra 2
5. Cluster Sulawesi
6. Cluster Maluku
7. Cluster Papua Utara
8. Cluster Papua Selatan
"Tahap Quick Win akan dilaksanakan dengan menggunakan pola operasi follower di lokasi PLTMG Nias, PLTMG Tanjung Selor, dan PLTMG Sorong. Tahun ini ditargetkan selesai. Pada tahap ini ditargetkan dapat menyediakan harga yang lebih rendah dari HSD di plant gate pembangkit PLN. Perkiraan penghematan atas konversi penggunaan HSD ke PLN per tahun pada tahap quick win ini diestimasi sebesar Rp 200 miliar," ungkapnya.
Ia juga mengatakan pihaknya bersama sama dengan PLN telah menyepakati skema logistik yang paling optimal. Untuk lokasi Quick Win Nias menggunakan skema transportasi laut dengan LCT dan isotank, Tanjung Selor menggunakan transportasi darat dengan trucking dan isotank, sedangkan Sorong menggunakan pipa gas.
Setelah penandatanganan HoA yang dilakukan Pertamina dan PLN dengan salah satu isinya Pertamina telah menunjuk dan menugaskan PGN sebagai Sub Holding Gas untuk melaksanakan penyediaan pasokan dan infrastruktur, maka PGN telah melakukan koordinasi secara intensif dengan PLN untuk menyelesaikan perjanjian komersial untuk jangka waktu 20 tahun untuk tahap quick win.
Syahrial berharap dalam waktu tidak lebih dari dua sampai tiga tahun, program konversi pembangkit listrik BBM ke gas alam sudah terealisasi. Proyek ini juga termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan membutuhkan investasi yang sangat besar.
"Langkah strategis ini sebagai wujud komitmen kami dalam melaksanakan program yang ditujukan untuk memperkuat struktur usaha Subholding gas dan meraih peluang pertumbuhan usaha dari meningkatnya kebutuhan dalam negeri akan pasokan gas untuk mendukung pembangunan pembangkit listrik. Selain itu, menjadi respon PGN dalam mendukung program pemerintah menargetkan perbaikan bauran energi primer bagi pembangkit listrik PLN, sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca," imbuh Direktur Utama PGN, Suko Hartono.
Pemanfaatan gas bumi untuk sektor kelistrikan membantu mengurangi ketergantungan pada energi impor dan subsidi BBM. Optimalisasi pemanfaatan gas bumi ini juga merupakan upaya PGN menyediakan energi dalam negeri untuk kesejahteraan masyarakat.
(prf/hns)
