Ahok Bicara soal Superholding BUMN

Anisa Indraini - detikFinance
Selasa, 15 Sep 2020 17:22 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meluncurkan buku Panggil Saya BTP di Gedung Tempo, Palmerah, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya dibubarkan. Alasannya, tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol perusahaan pelat merah tersebut termasuk seorang presiden.

Menurut Ahok, sebaiknya Kementerian BUMN diganti menjadi superholding seperti Temasek yang ada di Singapura. Jadi, namanya bukan lagi Kementerian BUMN yang membawahi ratusan perusahaan pelat merah, tetapi menjadi Indonesia Incorporation.

"Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Kita harus sudah ada semacam Indonesia Incorporation seperti Temasek," kata dia dalam sebuah video berdurasi enam menit yang diunggah akun POIN di YouTube, dikutip detikcom, Selasa (15/9/2020).

"Persoalannya presiden nggak bisa kontrol manajemen BUMN. Kita nggak ada orang sebetulnya," tambahnya.

Sebagai komisaris, Ahok mengatakan dirinya tidak merasa bertugas melakukan pengawasan, melainkan hanya sebagai eksekutor.

"Saya ini eksekutor, bukan pengawas sebetulnya. Komisaris di BUMN itu sebetulnya ibarat neraka lewat, surga belum masuk," tandasnya.

Sampai berita ini diturunkan, detikcom sudah mencoba mengonfirmasi video tersebut kepada Ahok, Kementerian BUMN, dan Pertamina tapi belum berhasil mendapatkan jawaban.



Simak Video "Ahok Bongkar Aib Pertamina, DPR Bersuara"
[Gambas:Video 20detik]
(eds/eds)