Kementerian BUMN Kritik Ahok yang Singgung Superholding

Trio Hamdani - detikFinance
Kamis, 17 Sep 2020 05:30 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meluncurkan buku Panggil Saya BTP di Gedung Tempo, Palmerah, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal superholding badan usaha milik negara direspons Kementerian BUMN.

Menurut Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, konsep superholding merupakan ide lama yang sudah ada sejak periode sebelumnya. Tapi sementara ini Kementerian BUMN tak mau terburu-buru merealisasikan rencana tersebut.

"Jadi kita uji dulu ini semua. Kita jangan buru-buru mau superholding, Itu ide besar memang ya, tapi kita lihat dulu apakah ini efektif nggak? sekarang ini kan masih sendiri-sendiri ini. Jadi masih jauh itu, pemikiran mengenai super holding masih jauh sekali," kata Arya kepada wartawan, Rabu (16/9/2020).

Kementerian, lanjut dia, melihat bahwa saat ini yang sangat penting adalah memastikan antar-BUMN bisa saling inline atau sejalan dalam hal supply chain (rantai pasok). Oleh karena itu dibentuklah klaster-klaster perusahaan pelat merah.

Saat ini, Arya menjelaskan supply chain antar BUMN masih belum berjalan dengan baik. Oleh karenanya, dengan kondisi tersebut Kementerian BUMN tak mau terburu-buru membuat superholding .

"Jadi Pak (Menteri BUMN) Erick ini pengin memastikan semua jalan dulu ini antara end-to-end supply chain antara BUMN-BUMN. Itu yang kita sampaikan juga di DPR. Di Komisi 6 sudah kita sampaikan mengenai strategi kita mengenai klaster-klaster, dan DPR juga melihat itu adalah cara langkah kita untuk bisa mendapatkan kondisi saat ini yang terbaik," tambahnya.

Sebenarnya apa itu superholding? Simak di halaman selanjutnya>>>

Selanjutnya
Halaman
1 2