Ada Revisi UU Nuklir di Omnibus Law Cipta Kerja, Apa Isinya?

Vadhia Lidyana - detikFinance
Rabu, 07 Okt 2020 17:05 WIB
FESSENHEIM, FRANCE - JUNE 29: The Fessenheim nuclear power plant pictured on June 29, 2020 in Fessenheim, France. Anti-nuclear activists gathered together for the 480th picket on the Rhine bridge Breisach-Vogelrun on the German/French border  to celebrate its closure. The plant, operated by French utility EDF, is scheduled to cease operation tonight. Completed in 1977 on a canal next to the Rhine River, and close to the border with Germany, Fessenheim is Frances oldest operational nuclear power plant and has long been the ire of anti-nuclear activists. (Photo by Thomas Lohnes/Getty Images)
Foto: Getty Images/Thomas Lohnes
Jakarta -

Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja juga mencakup perubahan atau revisi UU nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Ada beberapa poin utama yang berubah cukup signifikan dalam UU Cipta Kerja, salah satunya pengurangan pidana kurungan penjara bagi narapidana hingga 5 tahun.

Revisi UU nomor 10 tahun 1997 itu tercantum dalam paragraf 6 halaman 220 sampai 223 dalam dokumen UU Cipta Kerja. Dalam berkas UU Cipta Kerja yang dikutip detikcom, Rabu (7/10/2020), tujuan perubahan itu ialah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor Ketenaganukliran,.

Pasal-pasal yang diubah sebanyak 10 pasal. Ketentuan mengenai pidana itu tercantum dalam pasal 41 yang diperuntukkan kepada siapa saja yang membangun, mengoperasikan, memanfaatkan, dan/atau melakukan dekomisioning reaktor nuklir tanpa Perizinan Berusaha.

Di pasal 41 ayat (1) yang diubah dalam UU Cipta Kerja, pidana yang diberikan adalah paling lama 10 tahun penjara dengan denda paling banyak Rp 10 miliar. Sementara, dalam pasal 41 ayat (1) UU 10/1997 tindak pidana yang diberikan ialah paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Lalu, di pasal 41 ayat (2) yang diubah dalam UU Cipta Kerja, bagi siapa saja yang membangun, mengoperasikan, memanfaatkan, dan/atau melakukan dekomisioning reaktor nuklir tanpa Perizinan Berusaha yang menimbulkan kerugian nuklir dipidana paling lama 15 tahun penjara, dengan denda paling banyak Rp 20 miliar. Sementara dalam pasal 41 ayat (1) UU 10/1997 tindak pidana yang diberikan ialah paling lama 20 tahun dengan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Sehingga, dalam UU Cipta Kerja ada pengurangan lama kurungan penjara hingga 5 tahun, namun ada kenaikan dalam pengenaan denda. Namun, ketentuan pasal 43 ayat (2) dalam UU 10/1997 di UU Cipta Kerja tak diubah. Isinya ialah pemberian pidana tambahan bagi narapidana yang tak mampu membayar denda paling lama 1 tahun.

Selain pasal itu, ada juga perubahan di pasal 2 UU 10/1997. Di UU Cipta Kerja, pemerintah menyisipkan pasal baru, yakni pasal 2A yang berbunyi: "Pemerintah Pusat berwenang memberikan Perizinan Berusaha terkait ketenaganukliran."

Sementara, di UU nomor 10/1997 pasal 2 hanya berbunyi:
Ayat (1): Bahan nuklir terdiri atas:
a. bahan galian nuklir
b. bahan bakar nuklir,
c. bahan bakar nuklir bekas

Ayat (2): Bahan nuklir dikuasai oleh Negara dan Pemanfaatannya diatur dan diawasi oleh pemerintah.

Lanjut ke halaman berikutnya

Selanjutnya
Halaman
1 2 3


Simak Video "K-Popers Ikut Meramaikan, Tagar Tolak Omnibus Law Trending Dunia"
[Gambas:Video 20detik]