Komisi VII DPR Dukung Proyek Revamping Aromatic & New Olefin TPPI

Jihaan Khoirunnisaa - detikFinance
Senin, 30 Nov 2020 14:26 WIB
Kawasan Monas
Foto: (Rachman/detikcom)
Jakarta -

Proyek Revamping Aromatic dan Olefin Pertamina melalui PT. Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) harus tetap dilanjutkan, sebagaimana yang diminta Presiden Joko Widodo. Komisi VII DPR melakukan identifikasi baik dari sisi teknik, ekonomi dan aspek lain sebagai bentuk dukungan dan perhatian serta melakukan kunjungan kerja spesifik akhir pekan lalu.

"Betul apa yang diperintahkan Presiden, projek ini harus jalan. Setelah melalui analisis-analisis yang dalam perihal berbagai aspek keekonomian dan aspek-aspek strategis lain. Di antaranya adalah mensubstitusi sehingga mengurangi ketergantungan impor terhadap bahan baku tertentu. Bijih plastik dan produk turunan lain dari Olefin bisa menambah devisa secara signifikan," ucap Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto, dalam keterangannya, Senin (30/11/2020).

Kunjungan kerja spesifik ke proyek strategis nasional tersebut adalah dalam rangka memonitor progres TPPI, dengan didampingi Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji, Sekretaris SKK Migas Murdo Gantoro, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Ignatius Tallulembang, dan Direktur Utama PT TPPI Yulian Dekri.

"Kami Komisi VII melihat strategisnya proyek TPPI. Dalam kunjungan kerja di proyek tersebut, kami juga membedah bersama-sama manajemen TPPI, Pertamina, dan Kementrian ESDM," sambung Sugeng.

Ia pun melanjutkan, dari hasil pemaparan Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan TPPI, dapat disimpulkan bahwa proyek ini sangat feasible dan proven, serta memiliki efek multiplier yang sangat besar untuk kepentingan nasional dan masyarakat luas, termasuk masyarakat Tuban dan Jawa Timur.

"Dari penjelasan TPPI, Komisi VII mendapat pemahaman secara komprehensif tentang perkembangan proyek Revamping Aromatic dan Olefin. Hampir semua on track. Komisi VII DPR RI sangat setuju agar pembangunan proyek di TPPI khususnya Olefin TPPI dapat tuntas, serta mendukung penuh langkah-langkah percepatan yang dilaksanakan Pertamina," ujar Sugeng.

Lebih lanjut, Sugeng juga menjelaskan bahwa pelaksanaan proyek tersebut dilakukan secara bersih dan transparan sejak awal. Terlebih proyek yang akan menelan biaya investasi sekitar Rp50 Triliun ini berada dalam pengawasan ketat Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI dan Bareskrim Polri.

Dalam kaitan itu pula, sangat dipertanyakan, jika ada pihak yang mencoba menghalangi proyek ini. "Jika ada yang menghalangi pembangunan TPPI ini berarti anasionalis," tegas Sugeng.

Untuk menindaklanjuti kunjungan kerja, Komisi VII DPR dipastikan akan melakukan rapat dengan Pertamina sebagai holding. Di samping itu, akan digelar pula rapat lintas komisi agar proyek tersebut berjalan sesuai target. Di antaranya rapat dengan Komisi VI dan XI, karena menyangkut BUMN serta anggaran dan kepemilikan saham.

"Terpenting, kami ingin agar Pertamina fokus supaya proyek ini tetap jalan," tutupnya.

(ega/zul)