4 Fakta Jokowi-Erick Digugat Gara-gara Pembangunan Sutet

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Selasa, 12 Jan 2021 18:00 WIB
GM Unit Induk Pembangun Sumbangteng PT PLN Hendry Setiyabudi, Direktur PT Bukaka Teknik Utama Tbk Saptiastuti Hapsari, Kepala Departemen Operasi Nana Mulyana, dan Wakadiv I PT Waskita Karya Tbk Idrayana menyaksikan uji kelayakan tower transmisi listrik 500 KV 4 Sirkuit di Bojonegara, Cilegon, Banten, Senin (24/10/2016). Bukaka bersama PLN dan Waskita melakukan uji coba fasilitas tower  yang pertama di Asia Tenggara dalam rangka mendukung percepatan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW.
Ilustrasi/Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri BUMN Erick Thohir digugat karena pembangunan sutet di Tangerang, Banten. Gugatan dilayangkan karena dugaan melawan hukum. Berikut faktanya:

1. Digugat LSM

Jokowi digugat oleh organisasi Patriot Muda Demokrat ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Gugatan dilayangkan atas perbuatan melawan hukum.

Selain Jokowi, Erick Thohir dan PT PLN (Persero) ikut digugat oleh organisasi tersebut. Gugatan disampaikan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Government Against Corruption & Discrimination (GACD).

2. Pembangunan Sutet

Dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, gugatan didaftarkan pada 4 Januari 2021 dengan nomor perkara 3/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst. Gugatan berkaitan dengan pembangunan saluran listrik atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) kapasitas 500 Kv dari Cikupa ke Balaraja, Tangerang, Banten.

"Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya," demikian bunyi salah satu petitum dikutip detikcom.

3. Disebut Melawan Hukum

Penggugat menyatakan jika para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) karena tidak melaksanakan Perpres Nomor 60 tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Punjur (Puncak serta Cianjur).

Aturan itu ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada 13 April 2020 dan diundangkan pada 16 April 2020. Untuk itu lah penggugat meminta para tergugat untuk menghentikan pembangunan sutet tersebut serta mengembalikan kondisi tanah seperti semula. Mereka menilai sutet itu menyimpang dari titik koordinat dalam peta lampiran Perpres Nomor 60 Tahun 2020 yang ditetapkan sendiri oleh Jokowi.

Penjelasan Kementerian BUMN di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2