Lutfi juga memberikan peringatan kepada UE atas sikapnya melanjutkan gugatan ke WTO.
"Era ini adalah era kolaborasi. Dan saya ingatkan kepada Uni Eropa, persaingan oke, tapi ini era kolaborasi," tegas Lutfi.
Ia mengatakan, langkah pemerintah Indonesia adalah untuk mempertahankan kepentingan nasional. Dalam hal ini, Indonesia sedang melakukan transformasi yakni mendorong industri bernilai tambah, sehingga tak hanya mengekspor komoditas dalam bentuk barang mentah.
"Kalau kita melihat terutama di segi besi dan baja, terutama baja spesial seperti stainless steel, kita melihat bahwa kita juga dalam proses yang sangat singkat. Bisa dibayangkan tadinya Indonesia adalah penjual barang mentah dan setengah jadi, tiba-tiba menjual barang industri besi baja adalah ekspor nomor 3 Indonesia setelah kelapa sawit dan batubara. Nah bisa dilihat transformasi Indonesia," terang Lutfi.
Lutfi mengatakan, UE dan Indonesia bisa saja berkolaborasi dalam industri stainless steel tersebut. Dalam hal ini, Lutfi mengatakan Indonesia siap memberikan masukan-masukan kepada UE demi mempertahankan produktivitas industri di Benua Biru tersebut.
"Karena kita melihat ongkos mereka mahal, pabriknya tua, diperlukan investasi yang tinggi. Kita siap mengirimkan tim kita, nanti saya berkolaborasi dengan Pak Agus Gumiwang (Menperin), untuk memastikan bahwa kalau dibutuhkan, Indonesia siap membantu. Jadi kita bukan hanya berdagang, bersaing, tapi juga kita ingin bersama dengan UE menciptakan nilai tambah," tutur Lutfi.
Meski begitu, menurut Lutfi di masa mendatang pun Indonesia akan mendapatkan sengketa-sengketa lainnya, baik dari negara lain maupun atas produk lain. Oleh sebab itu, ke depannya ia akan menyiapkan tim yang lebih baik untuk menghadapi sengketa-sengketa tersebut. Untuk saat ini, ia memastikan pemerintah akan tetap berupaya memberikan perlawanan terbaik terhadap gugatan UE.
"Dan kita akan mengerahkan dan membela semua apa yang kita kerjakan terutama di urusan ekspor dari nikel tersebut. Saya punya keyakinan sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku, terutama untuk menjamin sustainability sumber daya alam (SDA) tersebut kita di jalan yang benar. Tapi karena ini sengketa, kita harus membuktikan itu sesuai aturan yang ada," pungkasnya.
(fdl/fdl)
