.webp)
Tak berhenti di situ, Nasir mengatakan, pembangkit listrik di Jakarta sekarang diganti dengan bahan bakar gas karena tidak ada pasokan batu bara. Arifin pun menjawab, akan ditanyakan kebijakannya ke PLN.
"Gimana kita mau tanya PLN, Dirut PLN aja nggak pernah ngantor, ngantornya sebulan cuma 2-3 kali. Uang deposit yang disiapkan untuk pembelian batu bara ada Rp 100 triliun kenapa nggak digunakan uang itu, ada apa ini, siapa yang punya kepentingan, kenapa DMO nggak dijalankan," kata Nasir.
"Kalau nanti PLN mati siapa tanggung jawab, Jakarta saja sekarang matinya bergiliran, nggak pernah ini seumur-umur seperti ini, apalagi di daerah, apa saudara menteri tahu? Cek dong, kan di bawah regulasi sebagai teknis," ujar Nasir dengan nada meninggi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nasir menambahkan, gas yang diterima PLN harganya 400%. Menurutnya, gas tersebut justru dipasok swasta.
"Tidak ada pemadaman listrik, harga gas untuk PLN ditetapkan," ujar Arifin,
"Saya bisa buktikan Pak Menteri," timpal Nasir.
"Silakan nanti sama-sama, harga gas untuk PLN sudah ditetapkan US$ 6, sudah ada peraturannya," ujar Arifin.
Tak berhenti di situ, Nasir pun menanyakan kenapa tidak menggunakan batu bara. Padahal, kata Nasir, batu bara lebih murah dan lebih menguntungkan.
Arifin bilang, kondisi tersebut harus dilihat faktanya. Belum selesai Arifin menjelaskan, Nasir memotong dan meminta pimpinan mengatur jalannya rapat.
"Saya minta pimpinan diatur persidangan ini dan bicara saudara menteri, saya masih bicara. Saya minta bentuk Panja supaya ini terbuka dan seterang-terangnya. Bukan Panja PLN pak, kita minta dibentuk Panja saja, Panja energi primer biar jelas ini," ungkapnya.
(acd/ara)
