.webp)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengakui harga gas yang diterapkan pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei bermasalah. Hal itu menjadi salah perhatian khusus pemerintah dalam pengembangan dan percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara.
Hal ini diungkapkannya saat memimpin rapat koordinasi (rakor) tentang pengembangan wilayah dan percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara. Rakor ini diikuti Menteri ESDM, Menteri Pertanian, Menteri Pariwisata, dan Gubernur Sumatera Utara.
Luhut mengatakan ada enam usulan pembangunan infrastruktur pada wilayah tersebut. Pertama, harga gas di KEK Sei Mangkei sebagai wujud implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 89K/10/MEM/2020 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini sudah bermasalah sejak lama sehingga diperlukan keseragaman harga gas agar seluruh tenant dapat memperoleh harga yang sama dan meningkatkan nilai kompetitif kawasan," kata Luhut dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (26/3/2021).
Luhut menyebut, diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung kawasan seperti jalan tol, kereta api, dan pelabuhan Kuala Tanjung. Menanggapi itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, harga gas yang berlaku di KEK Sei Mangkei ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Gas seharga US$ 6 sudah berlaku di Sei Mangkei berdasarkan rekomendasi industri dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi," ungkap Arifin.
Kedua, Kawasan Industri Kuala Tanjung seluas 1.128 hektare memerlukan pemberian insentif berupa kemudahan pengelolaan pasokan energi, limbah, dan air; ketersediaan dan kualitas prasarana transportasi; kemudahan perizinan investor; dan kebijakan tarif kompetitif dalam penyediaan gas industri Kuala Tanjung.
Ketiga, jalan tol Tebing Tinggi-Kisaran Jo Kawasan Industri Kuala Tanjung dan KEK Sei Mangkei yang saat ini masih dalam proses konstruksi on progress. Jalan Tol ini dibangun guna mendukung konektivitas antara sentra industri pengolahan di Kuala Tanjung dan KEK Sei Mangke dengan pusat kegiatan di sepanjang Pantai Timur Sumatera. Pengusulan pintu keluar dan masuk tol pun akan dibuat langsung ke dalam Kawasan KEK Sei Mangkei dan Kuala Tanjung untuk menghindari pungutan liar dan menjaga kondisi jalan arteri.
Keempat, kereta api (KA) Kuala Tanjung dan KEK Sei Mangkei sepanjang 21,5 kilometer yang konstruksinya telah selesai dan siap dioperasikan, tetapi beberapa bidang masih memerlukan pengamanan khusus dan ruas KA Binjau-Besitang membutuhkan pekerjaan sistem persinyalan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap agar moda transportasi ini dapat segera menjadi alternatif bagi masyarakat sekitar.
Simak juga video 'Indonesia Mulai Menertibkan Ruang Bawah Laut':
Berlanjut ke halaman berikutnya.
