Tahun Depan Subsidi Listrik dan LPG 3 Kg Langsung ke Warga Miskin

Hendra Kusuma - detikFinance
Kamis, 08 Apr 2021 08:30 WIB
PT Pertamina (Persero) menyiapkan tambahan alokasi elpiji 3 Kg pada minggu pertama Ramadan 1440 H.
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Mulai 2022, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat memberikan subsidi listrik dan LPG 3 kg langsung kepada warga miskin. Skema penyaluran disepakati menjadi tertutup dari yang sebelumnya terbuka atau kepada barang.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat dengar pendapatan (RDP) antara Badan Anggaran (Banggar) dengan pemerintah tentang formulasi subsidi dan kompensasi yang tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan miskin.

Rapat tersebut dilakukan antara Banggar DPR dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, dan beberapa BUMN seperti PLN, Pertamina, dan Pupuk Indonesia.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah siap menetapkan skema penyaluran subsidi LPG 3 kg langsung kepada orang atau tertutup.

"Secara garis besar yang ingin kami usulkan, adalah transformasi ke subsidi berbasis orang program perlinsos (perlindungan sosial). Dalam konteks LPG misalnya, ini diarahkan ke program perlinsos. Harapannya bisa kita lakukan, kalau nanti sesuai arahan dari Banggar, ini bisa kita lakukan di tahun 2022.

Saat ini, subsidi disalurkan dengan sistem terbuka yaitu ke produk yang disubsidi. Sehingga, pengawasan mengenai siapa yang bisa menikmati subsidi tersebut cenderung kendor.

Febrio mengatakan, penyaluran subsidi secara terbuka dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat. Padahal, pemberian subsidi ini ditujukan kepada kelompok 40% terbawah atau orang miskin.

Dia mencatat, sebanyak 36% dari kelompok miskin telah menikmati subsidi LPG 3 kg. Sementara kelompok 40% atas ada sebanyak 39,5% yang menikmati. Dengan begitu terjadi ketidakadilan dalam penyaluran subsidi melalui skema yang lama.

"Kelihatan bahwa yang menikmati subsidi itu adalah orang yang justru yang tidak berhak. Inilah yang kita perbaiki ke depan," jelasnya.

Kesepakatan itu juga dituangkan dalam kesimpulan rapat, setidaknya ada 6 kesimpulan yang telah disepakati. Apa saja? klik halaman berikutnya

Simak juga 'Hore! Pemerintah Guyur Rp 500 M untuk Ongkir Harbolnas Lebaran':

[Gambas:Video 20detik]