BPH Migas Raih Nilai Tertinggi SMART & IP ASN di Sektor KESDM

Inkana Putri - detikFinance
Rabu, 21 Apr 2021 23:31 WIB
BPH Migas
Foto: BPH Migas
Jakarta -

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali meraih nilai tertinggi evaluasi kinerja anggaran tingkat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) pada Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) tahun 2020.

Terkait hal ini, Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mengapresiasi seluruh pegawai BPH Migas yang telah berkontribusi mewujudkan kerja sama tim yang kuat dan solid dengan leadership yang kokoh.

"Penghargaan tersebut adalah apresiasi untuk semua pegawai BPH Migas untuk menjadi motivasi berbuat lebih baik lagi ke depan, be the best. Semoga dengan pencapaian ini bisa dipertahankan dan memberikan semangat kepada para pegawai BPH Migas untuk tetap memberikan kinerja terbaik dalam pelaksanaan anggaran di tahun 2021 dan selalu meningkatkan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas", ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (21/4/2021).

Hal ini ia sampaikan saat menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Biro Keuangan KESDM diwakili Sub Koordinator Rencana dan Laporan, Ratih Harumsari, di Wisma Energi, Bogor, Selasa (20/4).

Sebagaimana diketahui, SMART merupakan salah satu tools evaluasi kinerja anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dalam hal ini, evaluasi kinerja anggaran menjadi instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas.

Adapun fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola kementerian/lembaga, unit eselon I/program, dan/atau satuan kerja/kegiatan bersangkutan. Sementara itu, fungsi peningkatan kualitas bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA-K/L dalam peningkatan kinerja anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.

Selain itu, SMART juga mencakup evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks. Aspek implementasi mencakup pengukuran variabel capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi perencanaan. Sedangkan, aspek manfaat meliputi pengukuran variabel capaian sasaran strategis kementerian/lembaga untuk kinerja anggaran tingkat kementerian/lembaga dan capaian sasaran program untuk kinerja anggaran tingkat eselon I/program.

Di sisi lain, evaluasi kinerja anggaran atas aspek konteks dilakukan dengan menganalisis kualitas informasi kinerja anggaran yang tercantum dalam dokumen RKA-K/L, termasuk relevansi dengan dinamika perkembangan keadaan dan perubahan kebijakan pemerintah.

Aplikasi SMART juga dibangun dengan sistem web-based dan digunakan oleh seluruh tingkatan kementerian negara/lembaga untuk melaporkan kinerja anggaran yang dikelolanya. Pada tahun 2019, BPH Migas memperoleh nilai tertinggi se-KESDM dengan nilai SMART 96,78. Di tahun 2020, BPH Migas kembali memperoleh nilai tertinggi se-KESDM dengan nilai SMART 98,19 dengan rincian nilai capaian sasaran program 100, penyerapan 89,34, konsistensi 96,93, capaian keluaran program 100, efisiensi 13,67, serta rata-rata nilai kinerja satker 98,41.

Di samping itu, di tahun 2020 BPH Migas juga meraih Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) tertinggi di antara 11 satuan kerja di KESDM dengan nilai 83,22. Adapun nilai IP ASN Satker KESDM lainnya yaitu Sekretariat Jenderal 77,15, Ditjen Migas 74,45, Ditjen Ketenagalistrikan 81,11, Ditjen Minerba 82,02, Ditjen EBTKE 82,27, Inspektorat Jenderal 80,40, Badan Geologi 76,63 Blitbang 82,22, BPSDM 82,20 dan Setjen DEN dengan Nilai 80,72.

IP ASN merupakan nilai hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN berdasarkan pada dimensi kualifikasi (bobot 25%), kompetensi (bobot 40%), kinerja (bobot 30%), dan disiplin (bobot 5%) dari para ASN baik yang bekerja pada lingkup instansi pusat maupun daerah (provinsi dan kab/kota).

Penilaian IP ASN merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala BKN nomor 08 tahun 2019 tentang Pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Adapun pengukuran IP ASN diperlukan guna melihat kesesuaian kualifikasi, tingkat kinerja, kompetensi, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

(mul/ega)