.webp)
PT Pertamina (Persero) mendapat sertifikat ISO 37001:2016 dari badan sertifikasi PT SGS Indonesia untuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di seluruh operasional perusahaan. Sertifikat tersebut diperoleh usai audit eksternal diselesaikan pada akhir Maret 2021.
Sebelumnya di 2019, penerapan SMAP telah mulai di lingkup Fungsi Procurement dan Direktorat Hulu Pertamina dan telah berhasil memperoleh sertifikat dari badan sertifikasi pada Maret dan Agustus 2020.
Pjs. Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations Pertamina, Fajriyah Usman menjelaskan penerapan SMAP merupakan dukung terhadap pemerintah dalam pencegahan korupsi. Dia mengatakan, Pertamina juga telah ditunjuk sebagai proyek percontohan dalam penerapan SMAP berbasis ISO 37001:2016.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan sertifikasi ISO 37001, kami berharap kepercayaan stakeholder terus meningkat karena perusahaan telah menerapkan program anti korupsi sesuai dengan standar yang diakui secara internasional. Hal ini tentu sangat mendukung visi perusahaan menjadi World Class Energy Company," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (5/5/2021).
Diungkapkan Fajriyah SMAP diterapkan dalam rangka memperkuat tata kelola bisnis yang bersih dan transparan, sejalan dengan tuntutan Environment Social Governance (ESG) serta Sustainable Development Goals (SDGs) poin 16 yang terkait dengan tata kelola yang efektif, transparan dan akuntabel
"Manajemen berkomitmen untuk menyelenggarakan kegiatan perusahaan secara berintegritas untuk mewujudkan perusahaan yang transparan dan bersih melalui penerapan SMAP serta penerapan prinsip 4 No's yaitu No Bribery, No Kickback, No Gift, dan No Luxurious Hospitality," tuturnya.
Sementara itu, Presiden Direktur PT SGS Indonesia, Shashibhushan Jogani menilai pengembangan dan penerapan SMAP bersertifikat menjadi faktor penting untuk mendorong kinerja perusahaan, sekaligus memperkuat citra organisasi secara internasional.
"ISO 37001 SMAP dirancang unuk menjadi panduan dalam pengelolaan perusahaan agar dapat mencegah, mendeteksi, dan merespons tindak penyuapan serta memastikan penegakan aturan anti penyuapan melalui pengimplementasian dalam kegiatan operasional dan bisnis perusahaan," tandasnya.
(prf/ara)
