HUT Ke-18, BPH Migas Luncurkan Buku Jargas untuk Rakyat

Bertepatan dengan HUT ke-18, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) menerbitkan buku berjudul 'Jargas Untuk Rakyat. Lebih Murah, Aman dan Bersih. Kinerja BPH Migas untuk Energi Berkeadilan', bekerja sama dengan PT Dharmapena Citra Media. Sebelumnya, BPH Migas telah mengeluarkan beberapa buku, di antaranya BBM 1 Harga, Keadilan Energi untuk Masyarakat 3T di NKRI serta Bunga Rampai Tata Kelola Hilir Migas.

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mengatakan peluncuran buku tersebut merupakan bagian dari tradisi intelektual sekaligus bentuk edukasi kepada masyarakat tentang peran dan tugas BPH Migas, utamanya terkait Jaringan Gas (Jargas) Rumah Tangga (RT) dan Pelanggan Kecil (PK).

"Syukur alhamdulillah telah terbit buku terkait tentang apa dan bagaimana mengenai Jargas Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil dengan peran BPH Migas di dalamnya, khususnya penetapan harga Jargas. Buku ini adalah kado ulang tahun BPH Migas ke delapan belas sekaligus sebagai bentuk tradisi intelektual di lembaga ini," ujar Fanshurullah dalam keterangan tertulis, Kamis (20/5/2021).

Diungkapkannya, buku ini menjelaskan secara gamblang soal gas nasional, mulai dari sejarah gas bumi, penerapan dan pembangunan Jargas, hingga eksistensi serta kinerja BPH Migas dalam mengembangkan Jargas dengan konsep untuk energi berkeadilan. Sebab salah satu wewenang yang dimiliki BPH Migas, yaitu menetapkan toll fee jaringan transmisi serta harga gas bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.

"Termasuk harga Jargas yang bersumber dari mekanisme APBN, dan juga non-APBN di mana BPH Migas telah menetapkan harga gas yang sampai saat ini selalu lebih rendah dari harga LPG 3 kg," terangnya.

Selain itu, lanjutnya, sekaligus upaya membuka ruang akselerasi jargas bukan hanya di daerah yang menghasilkan gas, namun juga strategi menyiasati dengan peluang membangun storage dan penyiapan isotank serta membangun jaringan distribusi dengan fasilitas penggunaan isotank LNG untuk kebutuhan gasnya.

Diungkapkannya, BPH Migas terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan Jargas. Diketahui sampai dengan tahun 2020 BPH Migas telah menetapkan 65 toll fee jaringan transmisi, serta harga gas yang terbangun pada 57 kabupaten dan kota dengan 502.585 sambungan rumah (SR). Jumlah itu dinilainya akan melengkapi rencana pemerintah di tahun 2021 untuk melaksanakan pembangunan Jargas sebanyak 120.776 SR di 21 kabupaten/kota. Di mana sesuai RPJMN 2020-2024 target pembangunan Jargas yang bersumber dari APBN atau non-APBN hingga tahun 2024 sebanyak 4 juta SR.

Menurut pria yang akrab disapa Ifan ini, dari 502.585 SR yang telah terpasang dengan dana APBN, ada sekitar 108.000 SR yang tidak terutilisasi (tidak terpakai) karena berbagai alasan. Sehingga, dana APBN yang sudah dianggarkan tidak termanfaatkan dengan baik dan masyarakat masih menggunakan LPG 3 kg.

"Dengan adanya 108.000 SR yang tidak terutilisasi itu, maka ada potensi Rp 2 triliun dari APBN yang tidak terpakai (lost opportunity)," papar Ifan.

Selain itu, dalam buku ini juga dipaparkan terkait program pembangunan panjang pipa transmisi dan distribusi dengan total 15.725,06 km dari Aceh sampai Jawa Timur, Kalimantan Timur, juga di Papua Barat, serta Sulawesi Selatan.

Dengan jumlah ini maka potensi pemasangan jargas yang dilewati oleh pipa transmisi dan distribusi ini dinilainya bisa mencapai 30 juta SR. Dengan begitu bisa mengurangi impor LPG karena memanfaatkan gas bumi prioritas untuk dalam negeri, serta mengurangi penggunaan LPG 3 kg.

Tidak hanya itu, buku ini juga menjelaskan soal perbedaan biaya Jargas dan LPG. Ifan menyebut Jargas memerlukan biaya yang relatif lebih murah, selain itu penggunaannya juga lebih aman dan bersih.

Dia menilai keberhasilan proyek Jargas tidak terlepas dari dukungan para kepala daerah. Salah satunya yaitu Wali Kota Prabumulih Ridho Yahya. Menurut Ridho yang utama adalah komitmen kepaa daerah untuk mendorong upaya percepatan pembangunan infrastruktur Jargas.

"Selain itu, bukannya saya sombong, saya selalu ada di barisan depan, sehingga tidak ada kendala yang berarti di Prabumulih. Berharap program jargas diteruskan, dimulai dari daerah-daerah penghasil gas. Agar jangan ada anggapan penghasil tidak menikmati hasil," ungkapnya.