Investor Ogah Biayai Pembangkit Batu Bara, Proyek 35.000 MW Macet

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Jumat, 04 Jun 2021 19:00 WIB
GM Unit Induk Pembangun Sumbangteng PT PLN Hendry Setiyabudi, Direktur PT Bukaka Teknik Utama Tbk Saptiastuti Hapsari, Kepala Departemen Operasi Nana Mulyana, dan Wakadiv I PT Waskita Karya Tbk Idrayana menyaksikan uji kelayakan tower transmisi listrik 500 KV 4 Sirkuit di Bojonegara, Cilegon, Banten, Senin (24/10/2016). Bukaka bersama PLN dan Waskita melakukan uji coba fasilitas tower  yang pertama di Asia Tenggara dalam rangka mendukung percepatan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW.
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Pemerintah tengah melakukan evaluasi proyek kelistrikan 35.000 megawatt (MW). Khususnya, pada proyek pembangkit yang belum konstruksi apakah akan dilanjutkan atau tidak.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan, beberapa waktu terakhir mengemuka pembangkit yang belum konstruksi dievaluasi. Terutama, untuk pembangkit yang memakai bahan bakar fosil khususnya batu bara.

Sebab, saat ini banyak institusi keuangan luar negeri yang enggan memberikan pembiayaan pada proyek yang tidak ramah lingkungan.

"Karena apa, karena kita tahu keuangan luar negeri itu sudah banyak mendeclair tidak akan lagi membiayai, artinya proyek ini tidak akan terlaksana karena nggak ada biayai," katanya dalam konferensi pers, Jumat (4/6/2021).

Kebijakan itu juga akan menyasar pada proyek yang sudah konstruksi. Ia mengatakan, pihaknya akan memastikan satu persatu kelanjutan proyek 35.000 megawatt tersebut.

"Termasuk yang (diagaram) coklat ini, kira-kira mereka ada yang konstruksi kemudian terbatuk-batuk, kita juga lihat, yang hijau (diagram) apalagi, kita lihat lagi kita tanya satu-persatu apakah bisa berlanjut atau tidak," katanya.

Selain mengevaluasi, pihaknya juga akan menyiapkan rencana lain yakni untuk memastikan pasokan listrik ini tidak terganggu. Sebab, permintaan akan listrik tetap ada.

"Ini masih berproses tapi kebijakan untuk mengevaluasi sudah ada, sudah dikeluarkan dan kami masih berproses, dan kami secara rutin melapornya kepada Pak Menteri Arifin Tasrif," katanya.

Lanjut halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2