RI Punya Potensi Tingkatkan Bauran EBT, Caranya?

RI Punya Potensi Tingkatkan Bauran EBT, Caranya?

Tim detikcom - detikFinance
Jumat, 11 Jun 2021 07:45 WIB
Menteri ESDM Ignasius Jonan mengajak Pemda untuk dapat mendorong penggunaan energi baru terbarukan (EBT). Salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Indonesia dinilai memiliki potensi lebih dalam meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT). Indonesia sendiri menargetkan bauran EBT 23% ke dalam produksi energi sebelum 2025, sedangkan Korea Selatan berencana memperbesar porsi sumber produksi listrik dari energi terbarukan sebanyak 20% sebelum 2030.

Climate Policy Initiative (CPI) dalam laporan terbarunya menganalisis adanya kesempatan di balik stimulus fiskal COVID-19 dalam menggapai target energi bersih dan transisi energi.

Associate Director di CPI Tiza Mafira mengungkapkan dalam laporannya ini merupakan perpanjangan dari studi CPI yang bertujuan untuk mengukur kontribusi pemulihan ekonomi di kelima ekonomi terbesar di Asia terhadap target iklim di masing-masing negara tersebut. Adapun, hasil studi menemukan kemiripan antara dampak COVID-19 terhadap sektor energi di Indonesia dan Korea Selatan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kesamaan dampak yang dirasakan kedua negara yakni penurunan konsumsi listrik di sektor industri dan komersial, serta kenaikan permintaan listrik sektor rumah tangga sebagai dampak dari protokol pencegahan COVID-19.

"Meskipun begitu, konsumsi energi di sektor industri dan komersial diproyeksikan untuk kembali seperti biasanya sampai pandemi dapat tertangani dengan baik di kedua negara," kata Tiza dikutip dari keterangan resmi, Rabu (9/6/2021).

ADVERTISEMENT

Tiza melanjutkan, laporan tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia dan Korea Selatan memiliki respon penanganan COVID-19 yang mirip dari sisi penanganan darurat kesehatan serta menunjang masyarakat dan bisnis yang rentan.

Namun, Korea Selatan berhasil memanfaatkan peluang tersebut untuk lebih dari penanganan darurat kesehatan, tetapi juga memanfaatkan momentum rehabilitasi ekonomi dalam memperbaiki iklim dan lingkungan melalui Green New Deal (GND).

Sebaliknya, stimulus fiskal Indonesia atau Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dinilai belum mempertegas tujuannya dalam bidang perbaikan lingkungan.

Lanjut halaman berikutnya.

Anggaran penunjang transisi energi dari program PEN di Indonesia hanya berjumlah 0,9%. Bappenas (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional) telah menggarisbawahi pentingnya energi bersih bagi ekonomi secara jangka pendek maupun jangka panjang serta pembentukan lapangan kerja yang lebih baik dari energi konvensional dengan mengeluarkan rekomendasi 'Build Forward Better'.

"Namun, implementasi tersebut belum terealisasi dalam stimulus fiskal yang ada", jelas Tiza.

Menurutnya, sama halnya dengan GND di Korea, Indonesia membutuhkan stimulus fiskal yang mendukung transisi energi sembari memotori pemulihan ekonomi jangka pendek.

Global Managing Director CPI Barbara Buchner menegaskan perlunya memanfaatkan keuangan publik dengan bijak.

"Hal ini semakin penting setelah adanya pandemi COVID-19 bahwa keuangan publik memiliki peran penting, tetapi sumber daya yang terbatas harus dialokasikan untuk dampak yang katalistik. Untuk memastikan pengeluaran publik yang efisien dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang, stimulus fiskal perlu mencakup target, linimasa, jalur sektoral, dan rencana yang spesifik dalam mengurangi emisi dan menstimuliasi pemulihan ekonomi," kata Barbara.

Studi tersebut pun memberikan tiga rekomendasi untuk memastikan stimulus fiskal yang dapat mendukung transisi energi secara konkret dan menjunjung pemulihan ekonomi berkelanjutan di Indonesia dan Korea Selatan.

Penulis menyorot secara definitif bagi kedua negara untuk melakukan sejumlah hal antara lain; Pertama, mendukung pertumbuhan ekonomi jangka pendek sembari menangani target-target terkait iklim, keberlanjutan, dan inklusi ekonomi secara jangka panjang;

Kedua, memastikan pengeluaran publik yang diterapkan secara efisien untuk mencapai tujuan keberlanjutan secara jangka panjang; dan Ketiga, menciptakan iklim investasi swasta yang menarik bagi proyek transisi hijau, sambil mengurangi tekanan pada pengeluaran publik.


Hide Ads