.webp)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siang tadi mendatangi kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). KPK melakukan rapat pendahuluan soal kajian potensi korupsi di sektor energi.
Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati menjelaskan ada tujuh rencana kajian yang akan KPK lakukan di tahun 2021 pada sektor sumber daya alam yang terkait atau menjadi kewenangan Kementerian ESDM. Beberapa di antaranya kajian terkait potensi korupsi pada peningkatan produksi dan cadangan migas, dan kajian potensi korupsi perkapalan migas.
"Ada juga kajian potensi korupsi pengusahaan energi panas bumi, dan kajian potensi korupsi pertambangan timah dan nikel," ungkap Ipi lewat pesan singkat kepada detikcom, Selasa (15/6/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ipi mengatakan melalui pertemuan tersebut KPK meminta data, informasi, dan penjelasan yang dibutuhkan KPK untuk memulai kajian.
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mewakili KPK dalam pertemuan yang diadakan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, siang tadi. Dia didampingi Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Direktur Monitoring KPK Agung Yudha beserta dan jajaran Direktorat Monitoring KPK.
Terpantau juga Menteri ESDM Arifin Tasrif, Sekjen Kementerian ESDM Ego Syahrial, Irjen Kementerian ESDM Akhmad Syakhroza, dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin hadir dalam pertemuan bersama KPK. Ada juga perwakilan dari Pertamina dan PLN.
Ipi menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan KPK untuk melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di lembaga pemerintahan. KPK akan memberikan saran jika ada sistem pengelolaan administrasi yang berpotensi menyebabkan tindak pidana korupsi.
"Hal itu merupakan pelaksanaan tugas KPK sesuai pasal 6 huruf c dan pasal 9 UU No 19 tahun 2019 tentang KPK bahwa KPK bertugas melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara," ujar Ipi.
Saat dikonfirmasi soal pertemuan tersebut, Kementerian ESDM belum memberikan jawaban. Hanya Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin saja yang sempat ditemui detikcom, dia memastikan pertemuan dengan KPK dilakukan dan dipimpin Menteri ESDM Arifin Tasrif.
"Oh iya itu pertemuan pak Menteri yang pimpin, saya hadir juga. (Pembahasannya) tanya ke humas saja ya, biar seragam nanti," kata Ridwan.
Dari pantauan detikcom pertemuan dengan KPK dilakukan sejak pukul 14.00 WIB dan baru berakhir sekitar pukul 15.45 WIB. Pertemuan diadakan tertutup, awak media tidak diizinkan masuk.
(hal/ara)
