.webp)
Langkah Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menghapus fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi menuai pro dan kontra. Kebijakan tersebut mulanya dibicarakan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Pertamina (Persero).
Ahok beralasan, langkah ini diambil karena pemakaian fasilitas kartu kredit yang tidak tepat sasaran dan tidak ada hubungannya dengan upaya memajukan perusahaan. Apa lagi, satu kartu kredit bisa punya limit atau batas penggunaan hingga Rp 30 miliar.
Mendukung upaya itu, ada Anggota Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam. Menurut dia, hal itu memperkuat kritik jika selama ini masih banyak yang tidak efisien di BUMN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada kartu kredit dan banyak fasilitas lain yang tidak relevan, padahal itu semua tak berdampak apapun untuk peningkatan kinerja bisnis BUMN," katanya kepada detikcom, Selasa (15/6/2021).
Ia pun memberi sejumlah catatan pada fasilitas berlebihan yang diterima oleh para pejabat di perusahaan pelat merah selama ini. Pertama, Menteri BUMN perlu mengatur secara tegas fasilitas yang diberikan kepada direksi dan komisaris.
"Gaji, asuransi, biaya perjalanan dinas, dan tantiem sudah sangat cukup. Bahkan terhitung besar untuk beberapa BUMN tertentu," katanya.
Berbeda dengan Mufti, Anggota Komisi VI Andre Rosiade justru punya pandangan yang berkebalikan. Menurutnya, sebelum Ahok menghapus fasilitas kartu kredit pejabat Pertamina, perlu dilihat secara objektif dan adil, apakah fasilitas itu tuntutan atau kepentingan pribadi. Menurutnya, bagaimana pun manajemen banyak penugasan dan kartu kredit memberikan kemudahan.
"Bagaimana pun manajemen banyak penugasan, direksi banyak tugas yang harus menerima tamu untuk urusan perusahaan, dan itu kalau dari segi kepraktisan dengan kartu kredit perusahaan itu jelas, dan bisa diaudit. Kalau misalnya dibayar dulu ama direksi nanti invoicenya dibawa ke kantor kan itu juga lebih panjang," katanya.
Ia menyatakan mendukung semangat efisiensi. Namun, dia juga menuturkan manajemen juga kadang membutuhkan fasilitas itu. Ketimbang menghapus fasilitas kartu kredit itu, menurut Andre, justru yang terpenting ialah memastikan agar fasilitas untuk para petinggi Pertamina tidak disalahgunakan.
"Terus terang, maju kena mundur kena juga. Kalau dari semangat efisiensi saya setuju, tapi bagaimanapun juga manajemen juga punya tugas-tugas yang kadang-kadang membutuhkan fasilitas itu. Dan kita tahu perusahaan-perusahaan besar semuanya menggunakan fasilitas itu dalam rangka transaparansi. Tinggal mungkin ke depan, jangan sampai fasilitas ini disalahgunakan, diaudit saja," ujarnya.
Lalu bagaimana menurut kalian, detikers? Kalian setuju nggak Fasilitas Kartu Kredit Pejabat Pertamina Dihapus seperti yang dilakukan Ahok? Isi polling ini ya dengan cara memilih jawaban setuju atau tidak setuju, jangan lupa sertakan alasannya. Polling akan ditutup pada Jumat (18/6/2021) besok pukul 15.00 WIB.
Lihat juga video 'Kartu Kredit Diaktifkan Orang Lain, Apakah Bank Bisa Dituntut?':
