RI Kejar Produksi Minyak 1 Juta Barel/Hari di 2030, Caranya Gimana?

Soraya Novika - detikFinance
Kamis, 17 Jun 2021 10:40 WIB
Jakarta Energy Forum 2020 resmi dibuka oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif. Acara ini bertema
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Pemerintah telah mencanangkan target produksi minyak siap jual 1 juta barel per hari dan produksi gas 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD) pada tahun 2030. Target itu dinilai berbagai pihak bukanlah target yang mudah dicapai.

Apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang membuat konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) melemah. Beberapa perusahaan migas mulai tertarik mengembangkan energi alternatif.

Hal itu, tentunya bakal berpengaruh pada besar kecilnya potensi investasi yang bisa diraup Indonesia ke depan dalam mengejar target produksi 1 juta barel minyak/hari dan 12 miliar kaki kubik gas/hari.

"Untuk meningkatkan daya tarik investasi, perlu dilakukan percepatan proses perumusan kebijakan dengan melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan SKK Migas untuk mempercepat peluncuran kebijakan fiskal yang lebih efektif yang mampu mendorong investor untuk meningkatkan produksi. Serta kegiatan eksplorasi di Indonesia dalam rangka memenuhi target 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari pada tahun 2030," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam acara Oil and Gas Investment Day di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta disiarkan secara virtual, Kamis (17/6/2021).

Lalu, apa saja peluncuran kebijakan dan eksplorasi yang sudah dibuat pemerintah demi mencapai target

Pertama, insentif fiskal bagi Blok Mahakam. "Pemerintah Indonesia telah menyetujui usulan insentif fiskal yang diajukan oleh operator Blok Mahakam dan PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM)," ungkapnya.

Paket insentif yang diberikan meliputi insentif pada tahap produksi. Dengan begitu, PHM bisa mengeksekusi proyek-proyek pengembangannya yang tertunda, memaksimalkan pemulihan sumber daya, dan menjamin kelangsungan bisnis dan operasi Blok Mahakam hingga akhir kontrak pada 2037.

Paket insentif Mahakam diberikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2017 terdiri dari instrumen-instrumen sebagai berikut: relaksasi minyak bumi tahap pertama, kredit investasi, percepatan penyusutan modal, fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN yang tidak dapat ditagih) dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pembebasan tarif pemanfaatan barang milik negara (BMN).

Kedua, menyetujui Plan of Development (POD) dengan skema gross split dalam pengembangan Coal Bed Methane (CBM) (gas alam yang berasal dari batu bara) di Blok Tanjung Enim. Ini adalah POD pertama yang menggunakan skema gross split untuk produksi CBM di Indonesia, sehingga diharapkan dapat memicu Wilayah Kerja CBM lainnya untuk mengambil tahap eksploitasi dan memberikan multiplier effect di tingkat lokal, regional dan nasional.

Berlanjut ke halaman berikutnya.