Terungkap! Rencana Pemerintah Hapus Pembangkit Fosil dari Indonesia

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Kamis, 21 Okt 2021 18:00 WIB
Pusat Listrik Tenaga Uap Paiton, di Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (30/5). Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PJB unit 1 dan 2 dibentuk pada tahun 1993 berkapasitas 2x400 Mega Volt. Mampu memproduksi energi listrik rata-rata 4.924 Gwh pertahun yang disalurkan melalui Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi 500kv ke sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali.  File/detikFoto.
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mendorong energi baru terbarukan. Salah satunya melalui pembangkit dengan memanfaatkan energi ramah lingkungan.

Pemerintah menargetkan, penambahan pembangkit baru mulai tahun 2030 hanya yang bersumber dari energi baru terbarukan. Di tahun 2060, seluruh pembangkit seluruhnya berasal dari energi baru terbarukan. Dengan begitu, tak ada lagi pembangkit yang bersumber dari bahan bakar fosil di tahun tersebut.

"Adapun dalam rangka substitusi retirement pembangkit fosil serta peningkatan kebutuhan listrik maka penambahan pembangkit listrik mulai tahun 2030 seluruhnya berasal dari pembangkit energi baru terbarukan terutamanya PLTS," katanya Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam acara Indonesia Pathway to Net Zero Emission, Kamis (21/10/2021).

"Pada tahun 2060 total kapasitas pembangkit listrik ditargetkan seluruhnya berasal dari pembangkit energi baru terbarukan," sambungnya.

Dia menjelaskan konsumen energi sektor komersial dan industri memiliki peran penting dalam transisi energi di Indonesia. Menurutnya, perusahaan-perusahaan tersebut punya komitmen yang baik untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan.

"Perusahaan-perusahaan sektor komersial dan industri telah memiliki komitmen baik ditingkat global maupun nasional untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan bahkan hingga 100% dalam rantai pasokannya dalam rangka berkontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca," terangnya.

Bagi pemerintah, hal itu merupakan kesempatan besar untuk kolaborasi dalam transisi energi. "Sejalan dengan upaya pemerintah mencapai target karbon netral di sektor energi tahun 2060 atau lebih cepat serta mewujudkan pemulihan ekonomi Indonesia melalui pembangunan rendah karbon," ujarnya.

Penambang batu bara pun buka suara terkait rencana tersebut. Baca di halaman berikutnya.