Hari ini Darmawan Prasodjo diangkat oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN) Erick Thohir menjadi Direktur Utama PT PLN (Persero) menggantikan Zulkifli Zaini.
Darmawan membicarakan soal rencana kenaikan tarif listrik tahun depan. Apa katanya? Dia mengungkapkan saat ini PLN merupakan sebuah BUMN yang menunggu keputusan dari pemerintah.
"Kami adalah BUMN, untuk tarif ditentukan oleh pemerintah. Kami akan ikuti keputusan pemerintah," kata dia dalam konferensi pers di kantor pusat PLN, Jakarta Selatan, Senin (6/12/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selanjutnya, sebagai BUMN siap melaksanakan kebijakan atau keputusan dari pemerintah.
Sebelumnya Pemerintah bersama Badan Anggaran DPR RI berencana menyesuaikan tarif listrik atau tariff adjustment bagi 13 golongan pelanggan listrik PT PLN (Persero) non-subsidi tahun depan.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan besaran penyesuaian tarif yang akan diterapkan sesuai aturan awal pada 2022 dengan melihat kondisi pandemi COVID-19 yang terus membaik.
"Tarif listrik bagi golongan pelanggan non-subsidi ini bisa berfluktuasi alias naik atau turun setiap tiga bulan disesuaikan dengan setidaknya tiga faktor, yakni nilai tukar mata uang, harga minyak mentah dunia, dan inflasi," kata Rida dikutip dari Antara.
Selama ini, pemerintah menahan penerapan skema penyesuaian tarif listrik terhitung sejak 2017 karena daya beli masyarakat yang masih rendah. Kondisi itu membuat pemerintah harus memberikan kompensasi kepada PLN terhadap Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik atau tarif keekonomian dengan tarif yang dipatok pemerintah bagi pelanggan non-subsidi.
"Kapan tariff adjustment naik tentunya kami harus bicara dengan sektor lain. Kami hanya menyiapkan data dan beberapa skenario, keputusannya kepada pimpinan," jelas Rida.
Lihat juga video saat 'Jokowi Ingin Marah Lihat Ruwetnya Birokrasi Investasi di Pertamina-PLN':