.webp)
Pemerintah menyetop sementara ekspor batu bara pada Januari 2022. Larangan berlaku bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan PKP2B.
Langkah ini dilakukan guna menjamin terpenuhinya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Kurangnya pasokan ini akan berdampak kepada lebih dari 10 juta pelanggan PT PLN (Persero), mulai dari masyarakat umum hingga industri, di wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali) dan non-Jamali.
Salah satu pengusaha batu bara nasional Hariara Tambunan mengatakan, meski baru saja mendengar hal ini, pihaknya mengaku siap untuk menjalankan kebijakan strategis pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu dirinya juga akan mencoba membantu pemerintah dengan mensosialisasikan kebijakan pemerintah ini kepada para pengusaha batu bara lainnya guna turut mendukung agar tidak terjadi perluasan pemadaman listrik bagi masyarakat umum.
"Wah jujur saya baru dengar soal kebijakan pemerintah ini, tapi sebagai warga negara yang baik dan taat akan peraturan pemerintah saya siap dan akan menginstruksikan kepada para jajaran direksi di perusahaan saya untuk segera membantu realisasi kebijakan pemerintah ini," katanya, Sabtu (1/1/2022).
Pihaknya juga akan berkomunikasi dengan pengusaha lainnya untuk ikut dalam kebijakan ini.
"Saya juga akan coba melobi kawan-kawan saya sesama pengusaha batubara agar juga bisa turut serta dalam kebijakan ini. Toh ini juga merupakan kebijakan yang positif bagi masyarakat luas kan, dan pastinya saya yakin mereka akan dengan senang dan terbuka untuk membantu masyarakat umum akan kebutuhan listrik melalui pasokan ini (batu bara)" tambahnya.
Tonton juga Video: Blak-blakan Darmawan Prasodjo: 2026, PLN Haramkan Batu Bara
