ADVERTISEMENT

Tolak DMO Batu Bara Pakai Harga Pasar, Anggota DPR: Tarif Listrik Akan Naik

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Kamis, 13 Jan 2022 14:27 WIB
Jakarta -

Anggota DPR Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Kardaya Warnika menolak wacana perubahan skema domestic market obligation (DMO) atau batu bara untuk kebutuhan dalam negeri yang disesuaikan dengan harga pasar. Dia mengatakan, DMO batu bara menggunakan harga pasar sama saja menghapus skema itu sendiri.

Sementara, DMO batu bara terkait harga yang berkaitan dengan biaya PT PLN (Persero). Lalu, biaya PLN itu terkait dengan subsidi.

"Kalau pakai harga pasar itu tidak ada DMO lagi. Berarti tidak begitu paham mengenai apa sih DMO itu, tujuan dan ininya. Kok DMO pakai harga pasar," katanya dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM, Kamis (13/1/2022).

Maka itu, ia meminta agar DMO batu bara harus dibicarakan dan disetujui di Komisi VII DPR RI. Sebab, masalah DMO ini berkaitan dengan subsidi.

"Jadi tolong untuk urusan DMO harus dibicarakan dan disetujui di ruangan ini karena itu masalahanya masalah subsidi, masalah biaya pembangkitan. Kalau pembangkitan naik ujung-ujungnya tarif akan naik. Kalau tarif akan naik yang akan sengsara rakyat," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan ada skema baru pembelian batu bara bagi PLN. Dia mengatakan PLN akan membeli batu bara dengan harga pasar, bukan lagi harga DMO sebesar US$ 70 per ton.

Luhut menjelaskan pemerintah akan membentuk badan layanan umum (BLU) untuk mengatur subsidi pembelian batu bara. Nantinya BLU berperan mengumpulkan iuran dari para perusahaan batubara.

Iuran ini akan digunakan untuk menambal selisih harga pasar dengan harga batu bara yang sesuai dengan aturan DMO. PLN akan mendapatkan kompensasi dari pembelian batu bara di atas harga US$ 70 per ton.

"Nanti dibentuk BLU, BLU ini akan bayar ke PLN. Jadi PLN membeli secara market price. Jadi selisih harga basisnya US$ 70 itu akan dilihat berapa dolar selisihnya, itu yang akan masuk ke BLU dari (iuran) perusahaan batu bara," ujar Luhut di kantornya, Senin (10/1).

(acd/ara)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT