Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan menghentikan operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sebanyak 5,5 gigawatt (GW). Untuk melakukannya dibutuhkan sokongan dana yang cukup besar.
Menurut perhitungan Luhut untuk mempensiunkan 5,5 GW PLTU tersebut dibutuhkan dukungan investasi sebesar US$ 8,58 miliar atau setara Rp 122,69 triliun (kurs rp 14.300).
"Untuk pembangkit batu bara total ada 5,5 GW yang akan dipensiunkan sebelum 2030. Itu membutuhkan investasi US$ 8,58 miliar," ucapnya dalam acara Mandiri Investment Forum 2022, Rabu (9/2/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Langkah mempensiunkan PLTU sebanyak 5,5 GW itu dilakukan seiring dengan meningkatkan energi baru terbarukan (EBT). Ditargetkan porsi pembangkit EBT bisa mencapai 51% dalam Rencana Usaha Penyediaan Listrik (RUPTL) 2021-2030.
"Porsi 51% akan semakin besar di periode 2030 hingga 2060," tambahnya.
Pemerintah sendiri telah menerbitkan berbagai kebijakan agar upaya penutupan PLTU itu berjalan lebih cepat. Salah satunya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Nilai Ekonomi Karbo.
"Kami juga telah berdiskusi kepada para investor untuk mempensiunkan pembangkit listrik batu bara dan digantikan dengan energi terbarukan, demi mengurangi emisi," tuturnya.
(das/eds)