Wamendag Pimpin Delegasi RI ke WTO Lawan Gugatan Uni Eropa Soal Nikel

Tim Detikcom - detikFinance
Kamis, 17 Mar 2022 12:11 WIB
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) RI Jerry Sambuaga saat berdiskusi dengan perwakilan Pengusaha Senior Hariara Tambunan di Kantor Kemenag, Jakarta, Kamis (9/12/2021). Dalam pertemuan ini pemerintah optimistis di Tahun 2022 mendatang ekonomi Indonesia akan bangkit dan para pengusaha juga diminta untuk tetap optimis untuk menjalankan usahanya.
Foto: dok. Kemendag
Jakarta -

Indonesia akan kembali menghadapi sidang lanjutan gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan larangan ekspor nikel. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga akan menjadi wakil delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.

Jerry Sambuaga ditunjuk sebagai Ketua Delegasi RI untuk berangkat ke Jenewa, Swisss menghadapi lanjutan sidang tersebut. Jerry mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Indonesia tidak akan gentar menghadapi gugatan itu.

"Pemerintah telah menyiapkan lawyer andal untuk melawan Uni Eropa," ujar Jerry dalam keterangannya, Kamis (17/3/2022).

Dikatakannya, selain untuk menjaga kedaulatan energi, kebijakan yang diambil pemerintah terkait ekspor nikel ini juga berperan untuk menjaga kepentingan nasional Indonesia dan menanggulangi critical shortage bagi produk nikel.

"Di samping itu, hilirisasi industri nikel juga menjadi salah satu concern pemerintah sebagai upaya transisi Indonesia dari negara pengekspor barang mentah menjadi pengekspor barang setengah jadi/barang jadi," lanjutnya.

Jerry mengatakan, langkah Presiden Joko Widodo melarang ekspor bijih nikel didasari oleh beberapa hal yang terkait dengan kepentingan ekonomi politik nasional. Pertama, perjuangan melawan Uni Eropa di WTO akan ditujukan untuk menunjukkan kedaulatan Indonesia dalam membentuk dan mengimplementasikan hukumnya sendiri. Indonesia berhak mengatur kebijakan ekspor sumber dayanya dan itu harus dihormati oleh negara lain. Ini sesuai dengan prinsip penghormatan kedaulatan yang menjadi dasar hubungan antar negara.

Kedua, adalah berkaitan dengan terbatasnya komoditas tersebut. Nikel adalah barang tambang yang tidak terbarukan sehingga penambangan dan pengelolaannya harus diatur secara cermat dengan mempertimbangkan banyak hal. Terkait isu critical shortage, ada isu lingkungan, isu ekonomi nasional dan isu sosial. Jika tidak berhati-hati, Indonesia yang saat ini mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia suatu saat bisa jadi malah tergantung dari negara lain.

Dengan dua alasan dasar tersebut, menurutnya, pemerintah berusaha mengatur perdagangan nikel. Di saat yang sama upaya hilirisasi terus digenjot agar nilai tambah dari nikel menjadi optimal. Indonesia diharapkan tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, apalagi bahan mentah seperti nikel dengan kadar rendah yang dihargai murah, tetapi harus mengekspor barang setengah jadi atau barang jadi.

"Karena itu, sejak awal disidangkan di WTO, sampai sidang panel bulan ini saya yang ditugaskan sebagai ketua delegasi terus berupaya agar kita menang di WTO," ujarnya.

Dalam upaya ini, sinergi juga dibangun oleh Kemendag dengan Kemenko Marinvest, Kementerian Luar Negeri serta dengan Kementerian dan Lembaga lain. Pemerintah Indonesia, menurutnya juga sudah punya lawyer handal sesuai perintah Presiden. Selain itu tim-tim ahli juga dikerahkan oleh Jerry yang bisa mendukung para lawyer untuk menyusun argumen yang kuat.

Usaha lain yang dilakukan, menurut Jerry adalah melakukan pendekatan-pendekatan dengan negara pihak ketiga agar Indonesia mendapatkan dukungan dari negara lain.

"Bagaimanapun ini kan masalah politik ekonomi Internasional, bukan semata-mata isu hukum. Negara-negara dunia berkembang seperti Indonesia dan negara dunia ketiga sering diperlakukan tidak adil dalam sengketa internasional. Padahal semua negara mempunyai kedaulatan yang harus dihormati negara lain. Itu sebabnya kita perlu mendapatkan dukungan agar kedudukan kita semakin kuat." Kata Jerry.

Seperti diketahui, Jerry Sambuaga telah memimpin delegasi Indonesia terkait gugatan nikel oleh Uni Eropa sejak diadakannya forum konsultasi pada Januari 2020. Sejak itu, Jerry mengawal sengketa ini bersama dengan jajaran Kementerian Perdagangan, Kemenko Marves, Kemlu dan K/L terkait, serta kuasa hukum pemerintah Indonesia.



Simak Video "Cerita Jokowi 'Disemprot' Negara Lain Gegara Setop Ekspor Nikel"
[Gambas:Video 20detik]
(zlf/zlf)