.webp)
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyoroti stok solar di Aceh. Ia meminta PT Pertamina bisa menjamin ketersediaan solar untuk masyarakat.
"Disebutkan jika stok dan proses distribusi di lapangan terjaga dengan maksimal. Bahkan secara real time dimonitor penyalurannya ke setiap SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). Tapi, fakta di lapangan tidak seperti itu," jelasnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (24/3/2022).
Menurut LaNyalla, masyarakat Aceh telah menyampaikan aspirasi mengenai sulitnya mendapat solar. "Kondisi yang terjadi di lapangan, masyarakat justru mulai kesulitan mendapatkan pasokan bahan bakar solar. Bahkan, di sejumlah SPBU di Kota Banda Aceh terjadi antrian yang sangat panjang yang berdampak pada terbatasnya operasional kendaraan," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengguna solar bersubsidi umumnya angkutan umum, maka senator asal Jawa Timur itu menegaskan, dengan minimnya pasokan solar bersubsidi, mereka kesulitan mendapatkan bahan bakar.
"Sedangkan solar nonsubsidi membuat operasional mereka lebih besar. Sehingga mengurangi pendapatan sebagai kendaraan angkutan umum," jelasnya.
Untuk itu, LaNyalla meminta agar PT Pertamina memastikan pasokan solar bersubsidi mencukupi bagi para pihak yang berhak menggunakannya.
"Karena masalah bahan bakar akan berdampak pada aktivitas dan kegiatan lainnya. Apalagi sebagian masyarakat menggunakan kendaraan umum dalam melakukan aktivitas sehari-hari," katanya.
Area Manager Communication Relation & CSR Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga, Taufikurachman mengatakan ada pengurangan kuota biosolar untuk Aceh dari yang ditetapkan oleh BPH Migas, selaku Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas di Indonesia.
Berdasarkan dari kuota yang dikeluarkan BPH Migas, khusus untuk wilayah Aceh diberikan kuota sebesar 365.297 kilo liter untuk tahun 2022, sedangkan tahun 2021 Aceh mendapat 373.548 kilo liter. Artinya, ada penurunan kuota sebanyak 8.000 kilo literatau 2,22 persen.
"Kita menyalurkan sesuai dengan alokasi yang ada untuk kendaraan-kendaraan yang sesuai kebutuhannya, sesuai peruntukannya," ujar Taufik, kepada detikcom.
Ia berpesan agar masyarakat tidak perlu khawatir dan jangan panic buying, pembelian BBM diimbau untuk tetap sesuai dengan kebutuhan.
Hingga awal Maret tahun ini, Taufik mengungkapkan, untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) terdapat 141 lembaga penyalur yang mendistribusikan solar dengan realisasi penyaluran sebanyak 80.042 kilo liter dari kuota 2022.
"Kami akan terus memonitor seluruh proses distribusi solar mulai dari terminal BBM hingga konsumen. Kami juga telah memperketat pengawasan penyaluran solar di SPBU sesuai peraturan yang berlaku," katanya.
Mengacu pada Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014, pengguna yang berhak atas solar subsidi untuk sektor transportasi adalah kendaraan bermotor plat hitam untuk pengangkut orang atau barang, kendaraan layanan umum (ambulance, pemadam kebakaran, pengangkut sampah), kapal angkutan umum berbendera Indonesia, kapal perintis, kereta api penumpang umum dan barang, kendaraan bermotor plat kuning kecuali mobil pengangkut hasil tambang dan perkebunan dengan roda lebih dari enam.
"Kita berharap untuk masyarakat yang memang tidak untuk peruntukannya menggunakan BBM yang nonsubsidi, seperti dexlite dan pertamina dex," pungkas Taufik.
(zlf/zlf)
