Dirjen Minerba Dicecar DPR soal Menteri Investasi Cabut Izin Tambang

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Kamis, 31 Mar 2022 19:09 WIB
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Ridwan Djamaluddin
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Ridwan Djamaluddin/Foto: Kementerian ESDM
Jakarta -

Pencabutan izin usaha pertambangan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM jadi sorotan anggota Komisi VII DPR RI. Sebab, hal itu dianggap bertentangan dengan Undang-undang Minerba.

Persoalan ini salah satunya disorot Anggota Komisi VI Fraksi Demokrat Muhammad Nasir.

"Jadi saya melihat lahirnya Undang-undang Minerba karena undang-undang. Jadi sekarang ada Perpres, ada lagi sekarang Menteri Investasi mencabut izin tambang. Ini sekarang ini Menteri Investasi yang berwenang atau Menteri ESDM," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Ridwan Djamaluddin, Kamis (31/3/2022).

"Kita putuskan di sini sekarang, kalau kita mau serahkan ini ke Menteri Investasi berarti Undang-undang Minerba kita tukar pak," tambahnya.

Hal senada juga disinggung oleh Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PAN Nasril Bahar. Dia mengatakan, berdasarkan Undang-undang IUP dapat dicabut dengan sejumlah kriteria. Pencabutan izin dilakukan oleh Menteri ESDM.

"Di undang-undang ini disebutkan adalah Menteri ESDM, kenapa menteri itu. Ini yang bapak jelaskan. Nggak mungkinlah Keppres itu mendistorsi sebuah Undang-undang, di sini yang kami keberatan," katanya.

Ia mengatakan, Undang-undang merupakan kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Ia pun mempertanyakan alasan pemerintah membuat Keppres dan mendistorsi kekuatan Undang-undang.

Ridwan Djamaluddin sempat menjelaskan,pencabutan izin dilakukan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM sebagai Ketua Satgas berdasarkan Keppres Nomor 1 Tahun 2022.

Anggota Komisi VII Fraksi Gerindra Ramson Siagian juga mempertanyakan kekuatan Keppres tersebut sehingga bisa mengalahkan Undang-undang.

"Kenapa Keppres bisa mengalahkan Undang-undang, tidak bisa pelimpahan wewenang juga tidak bisa. Apa dasarnya menteri melakukan pelimpahan wewenang, Menteri ESDM ke Menteri Investasi. Ini debatable ini dari sisi hukum, bisa-bisa batal demi hukum apa yang dilakukan," ujarnya.

(acd/ara)