Ma'ruf Amin Beberkan Titah Penting Jokowi soal Solar Langka

Aulia Damayanti - detikFinance
Jumat, 01 Apr 2022 22:30 WIB
Wakil Presiden KH Maruf Amin (YouTube Kemenag RI)
Ilustrasi/Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas
Jakarta -

Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi belakangan mengalami kelangkaan. Sejumlah SPBU diketahui sampai mengalami antrean panjang kendaraan diesel.

Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan agar kelangkaan ini bisa diantisipasi. Pemerintah hingga saat ini masih melakukan pemantauan dan menggodok langkah-langkah untuk pemenuhan ketersediaan solar bersubsidi ini.

Hal ini dikatakan oleh Ma'ruf dalam konferensi pers Groundbreaking Rumah Sakit Islam Surabaya, Kamis (31/3) kemarin.

"Kemarin bapak Presiden sudah memberikan instruksi agar ini segera diantisipasi untuk kelangkaan solar ini. Dan terus sedang dilakukan pemantauan-pemantauan," ujarnya dalam keterangannya di YouTube Sekretariat Wakil Presiden, dikutip Jumat (1/4/2022).

Ia juga mengatakan para menteri juga telah diminta untuk terus melakukan langkah-langkah untuk pemenuhan ketersediaan solar.

"Saya kira tunggu saja beberapa hari ini. Mungkin ada beberapa yang akan diumumkan langkah-langkah yang sepeti apa, sekarang sedang digodok," tutupnya.

Sebelumnya Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati buka suara terkait isu kelangkaan solar. Pihaknya mengungkap ada kecurigaan bahwa pasokan solar bersubsidi ini bocor ke industri besar.

Dari sisi pasokan, terang Nicke, kuota solar tahun ini lebih rendah dibanding realisasi tahun sebelumnya. "Dari supply side kuota 2022 lebih rendah 4,5% dibanding realisasi 2021 jadi sisi supply side memang lebih rendah," katanya dalam rapat dengar pendapat Komisi VII, Selasa (29/3/2022).

Sementara, dari sisi permintaan mengalami peningkatan. Tidak hanya itu, penjualan solar subsidi sudah meningkat menjadi 93%, sedangkan non subsidi hanya 7%.

"Ini yang harus kita lihat apakah betul untuk perusahaan sektor-sektor logistik dan industri yang tidak termasuk industri besar ya," katanya.

Menurut Nicke, seharusnya solar subsidi ini tidak boleh digunakan perusahaan besar seperti sawit hingga tambang. "Itu sebanyak 93%, karena antrean yang kita lihat dari industri besar, dari sawit, tambang itu yang kita lihat. Subsidi itu tidak termasuk untuk tambang dan sawit. Ini yang kita duga," lanjutnya.

Apa lagi, saat ini mobilitas logistik untuk perusahaan besar ini tengah meningkat. Tetapi menjadi pertanyaan mengapa solar nonsubsidi malah menurun penjualannya, dibandingkan solar subsidi. Nicke juga mengatakan, hal ini juga terjadi sejak tahun lalu.

(dna/dna)