.webp)
Sebagai bayangan, Bhima menjabarkan kebutuhan dana IKN menurut Bappenas bisa mencapai Rp 468 triliun. Sementara itu, 53,3% dari total dana akan diambil dari APBN hingga 2024. Dana sebesar itu, menurut Bhima lebih baik difokuskan menjaga stabilitas harga pangan dan energi.
"Jika defisit kembali bengkak karena subsidi energi maka efisiensi belanja pemerintah dengan penundaan mega proyek seperti IKN juga wajib dilakukan. Tidak ada jalan lain karena urgensi saat ini adalah stabilitas harga pangan dan energi bukan pemindahan gedung pemerintahan," tegas Bhima.
Di sisi lain, pengamat energi dan juga Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan memang harga Pertalite dan Elpiji 3 kilogram saat ini sudah sangat jauh dari harga keekonomian yang layak. Jelas beban subsidi pun makin berat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hanya saja, Mamit menilai kenaikan harga tak tepat untuk dilakukan. Menurutnya masih ada cara lain untuk mengurangi beban subsidi untuk Pertalite dan Elpiji 3 kilogram.
Hal tersebut adalah membuat skema subsidi yang tertutup dan berbasis kepada orang bukan barang. Artinya, subsidi untuk Pertalite dan khususnya Elpiji 3 kilogram diberikan hanya untuk orang-orang tertentu yang berhak mendapatkannya.
"Harusnya subsidi ini jangan lagi kepada barang, tapi langsung kepada orang. Subsidi tetutup, buat aturan jelas dan tegas untuk subsidi ini. Misalnya, Elpiji, masyarakat yang sudah terdaftar bisa beli langsung ke SPBU," ungkap Mamit kepada detikcom.
Selama ini, skema subsidi seperti itu dikhawatirkan tidak berjalan dengan baik karena masalah data penerimanya. Tapi, menurut Mamit, ada data yang paling akurat untuk memberikan subsidi energi. Data itu adalah data penerima subsidi listrik 450-900 VA.
"Datanya itu paling bagus menurut saya itu data dari PLN. Karena kan dia ada program 450-900 VA yang subsidi ini kan penerimanya benar-benar orang bawah nih ya, ada petugas yang kontrol juga. Artinya, ini benar-benar orang yang layak mendapatkan subsidi," ungkap Mamit.
(hal/dna)
