Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali, I Nyoman Parta mengatakan Indonesia adalah negara kesejahteraan, negara tidak bisa melepaskan diri dari subsidi. Artinya, kata Nyoman, memang harus ada hal-hal tertentu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan memiliki dampak ekonomi dan sosial yang negara harus hadir dalam bentuk subsidi.
"Di saat pandemi covid-19 mulai melandai tapi situasi ekonomi belum banyak mengalami kemajuan terutama di kalangan akar rumput," kata dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memang ada kenaikan harga minyak dan gas dunia tetapi itu tidak boleh dijadikan alasan tunggal dalam memutuskan rencana menaikan harga Pertalite dan Gas LPG 3 Kg Sebab jika dipaksakan akan ada dampak yang akan terjadi," sambung Nyoman.
Ia membeberkan 3 dampak jika 2 sumber energi tersebut akan naik harganya:
1. Daya beli hampir lebih dari 40% persen kelompok penghasilan dan pengeluaran terbawah akan terdampak luas terhadap ketidakmampuan daya beli.
2. Tidak bisa dihindari kenaikan pertalite dan Gas LPG 3 Kg bisa menaikan angka kemiskinan
3. Mayoritas tenaga kerja Indonesia adalah bekerja disektor informal. Pelaku umkm dengan alat produksi usahanya Gas LPJ 3 kg akan terdampak sangat dalam terlebih persoalan minyak goreng belum tuntas. Saya khawatir pelaku UMKM tidak akan kuat menangung biaya produksi, jangan sampai sampai umkm mengalami kebangkrutan.
4. Potensi terjadinya penimbunan dan pengoplosan akan makin banyak terjadi
"Oleh karena itu jangan naikan harga Pertalite dan Gas LPG 3 Kg," jelasnya.
Di sisi lain, ia juga memberikan 3 solusi kepada pemerintah. Berikut solusinya:
1. Tertibkan penggunaan pertalite untuk kendaraan angkutan umum dan UMKM.
2. Untuk pemilik mobil mewah harus menggunakan pertamax
3.Tertibkan pengoplos Gas 3 Kg
(acd/dna)