.webp)
Pemerintah mengajukan perubahan belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022 ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Belanja negara tahun ini diusulkan bertambah jadi Rp 3.106 triliun dari sebelumnya Rp 2.714,2 triliun.
"Usulan pemerintah belanja negara menjadi sekitar Rp. 3.106 triliun," kata Ketua Badan Banggar DPR RI Said Abdullah dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kamis (19/5/2022).
Hal itu dikarenakan ada tambahan untuk belanja subsidi energi. Pemerintah memperkirakan penambahan subsidi BBM, LPG dan listrik berkisar antara Rp 74,9 triliun. Selain itu ada kebutuhan menambah biaya kompensasi BBM sebesar Rp 234 triliun, serta penambahan kompensasi listrik sekitar Rp 41 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Naiknya berbagai kebutuhan barang konsumsi rumah tangga juga meniscayakan kenaikan anggaran perlindungan sosial bagi rumah tangga miskin," kata Said membacakan permohonan pemerintah.
Pemerintah menambah anggaran perlindungan sosial sekitar Rp 18,6 triliun, dan Dana Bagi Hasil (DBH) ditambah sebesar Rp 47,2 triliun. Di sisi lain, pemerintah melakukan efisiensi dengan pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 12 triliun.
Dengan sederet penambahan pos belanja di atas, cadangan belanja pendidikan secara konsekuensial juga naik pada kisaran Rp 23,9 triliun. Penambahan beberapa pos belanja di atas juga berkonsekuensi menyerap tambahan penggunaan SAL sekitar Rp 50 triliun.
"Yang patut kita syukuri, penambahan beberapa pos belanja negara dapat kita penuhi dengan perkiraan pendapatan negara yang bertambah. Pemerintah memperkirakan kenaikan pendapatan negara menjadi Rp 2.266 triliun dari perencanaan semula pada APBN 2022 sebesar Rp 1.846 triliun," paparnya.
Maka dari itu defisit anggaran pada tahun ini diperkirakan tetap lebih rendah, dari 4,85% PDB menjadi 4,3-4,5%.
"Lebih rendahnya perubahan rencana defisit tahun 2022 ini makin memudahkan pemerintah softlanding ke posisi di bawah 3% PDB pada tahun depan," pungkasnya.
Simak juga Video: Sri Mulyani Sebut Ada Lembaga Ngotot Minta Anggaran Lebih Walau Perencanaan Tak Jelas
