.webp)
Tarif listrik bagi pelanggan golongan 3.000 volt ampere (VA) ke atas akan naik menyusul kenaikan harga komoditas energi. Rencana itu sudah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Demikian kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terkait persetujuan tambahan kebutuhan anggaran subsidi dan kompensasi energi.
"Bapak Presiden atau kabinet sudah menyetujui kalau untuk berbagi beban, untuk kelompok rumah tangga yang mampu, yaitu direpresentasikan dengan mereka yang langganan listriknya di atas 3.000 VA, boleh ada kenaikan tarif listrik, hanya di segmen itu ke atas," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/5/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sehingga tidak semua ke APBN, kita APBN-nya lebih kepada masyarakat yang memang membutuhkan," tambahnya.
Belum ada kejelasan mengenai berapa besaran kenaikan tarif listrik yang akan berlaku. Begitu juga dengan waktu kenaikan tarif tersebut.
Semula pagu subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 152,5 triliun di APBN 2022. Banggar DPR RI telah menyepakati bahwa kebutuhan itu menjadi Rp 443,6 triliun, atau naik Rp 291 triliun.
Sebelumnya Sri Mulyani mengatakan bahwa jika subsidi dan kompensasi energi disetujui naik, harga komoditasnya seperti BBM, LPG, dan listrik yang dikonsumsi masyarakat menengah ke bawah tidak akan naik.
"Pilihannya hanya dua, kalau ini tidak dinaikkan ya harga BBM dan listrik naik. Kalau BBM dan listrik yang tidak naik, ya ini yang naik dan itu berarti pengeluaran dalam APBN kita besar," kata Sri Mulyani.
Seperti Pertalite, kata Sri Mulyani, tidak akan ada perubahan harga alias tak naik.
"Untuk kompensasi meledak sangat tinggi karena barang-barang yang tadinya tidak diatur juga tidak dinaikkan. Pertalite dalam hal ini tidak diubah harganya," ujarnya.
(aid/ara)
