Konsumen Pertamax Hijrah, Pembelian Pertalite Mau Diatur?

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Jumat, 27 Mei 2022 16:17 WIB
Pertalite jadi rebutan, di beberapa SPBU Kosong
Foto: Aldiansyah Nurrahman/detikcom
Jakarta -

Konsumsi BBM jenis Pertalite menjadi sorotan belakangan ini. Konsumsi jenis BBM khusus penugasan ini meningkat pesat saat mudik Lebaran.

Belakangan, PT Pertamina (Persero) mengungkap, tingginya konsumsi Pertalite itu juga dipicu oleh kenaikan BBM jenis Pertamax sebelumnya. Kenaikan harga Pertamax mendorong migrasi penggunaan Pertalite.

"Sebenarnya memang kami akui bahwasanya sudah ada shifting dari Pertamax ke Pertalite sebelum arus mudik ini, yaitu ketika adanya kenaikan harga Pertamax. Jadi sudah ada yang mulai shifting di situ beberapa persen gitu," kata Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), Alfian Nasution pada konferensi pers 11 Mei 2022 lalu.

Jauh sebelum itu, kuota Pertalite sudah diramal akan jebol. Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII (29/3), Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, kuota Pertalite tahun 2022 sebesar 23,05 juta kiloliter (KL). Sementara, konsumsi atau penyaluran hingga akhir tahun ditaksir 26,5 juta KL.

"Di akhir 2022 akan terjadi over kuota 15% dari kuota," katanya.

Berikutnya, dalam rapat kerja antara Komisi VII dan Menteri ESDM Arifin Tasrif disepakati adanya tambahan kuota Pertalite sebanyak 5,45 juta KL menjadi 28,50 juta KL. Hal itu tertuang dalam kesimpulan rapat.

Dengan kondisi tersebut, apakah pembelian Pertalite akan diatur?

Direktur BBM BPH Migas, Alfon Simanjuntak mengatakan, saat ini belum ada pengaturan terkait pembelian Pertalite. Alfon belum menegaskan apakah akan diatur atau tidak. Namun, dia mengatakan, pengaturan ini tergantung dari keputusan kepala negara.

"Belum diatur, belum ada pengaturannya, nanti terbitnya peraturan presiden. Sekarang belum ada pengaturan," katanya kepada detikcom, Jumat (27/5/2022).

"Kalau misal mau diatur itu tergantung bagaimana pimpinan negara menugaskan kami untuk bisa menyusun, tapi sekarang belum ada pengaturan," tambahnya.

(acd/dna)