Aturan Mobil Mewah 'Haram' Beli Pertalite Sudah di Meja Jokowi

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Kamis, 23 Jun 2022 18:00 WIB
Tahun berapa Jokowi lahir? Presiden Jokowi lahir pada tahun 1961. Hari ini, 21 Juni 2022 adalah ulang tahun Presiden Jokowi yang ke 61.
Foto: BPMI Setpres
Jakarta -

Pemerintah akan mengatur pembelian Pertalite dan solar. Artinya, ke depan tidak semua kendaraan bisa diisi BBM yang disubsidi pemerintah tersebut.

BPH Migas telah telah mengusulkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). BPH menargetkan, aturan pembelian Pertalite dan solar itu berlaku Agustus, tapi hal tersebut tergantung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kepala BPH Migas Erika Retnowati menjelaskan, isi dari revisi Perpres itu ialah mengatur ulang konsumen yang berhak membeli solar. Serta, mengatur konsumen yang berhak membeli Pertalite.

"Jadi revisi Perpres yang baru itu kan akan mengatur selain dari mengidentifikasi ulang konsumen pengguna dari solar, kita akan melakukan perubahan terhadap siapa yang sesungguhnya yang lebih berhak untuk solar, dan kita mengatur konsumen pengguna dari Pertalite," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII, Kamis (23/6/2022).

Progres saat ini, kata dia, revisi Perpres itu telah disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat ini, pihaknya juga tengah mengkaji dampak dari pengaturan pembelian Pertalite dan solar tersebut.

"Kami masih diminta untuk menyajikan dampak-dampaknya seandainya itu nanti diterapkan, dampak sosialnya terutama. Itu mungkin setelah kita sampaikan itu dalam waktu dekat akan dilakukan pembahasan," katanya.

BPH Migas sendiri menargetkan pengaturan pembelian solar dan Pertalite itu diterapkan paling cepat Agustus. Namun, dia menuturkan, revisi Perpres tersebut merupakan kewenangan kepala negara.

"Sebenarnya kami mempunyai target dari BPH sendiri kami ingin itu mulai bulan Agustus atau paling lambat September itu sudah bisa diberlakukan. Tapi tentu saja kewenangan itu bukan di kami karena itu Perpres, jadi kami tunggu saja dipanggil untuk melakukan pembahasan itu," terangnya.

Sebelumnya, Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan hingga saat masih digodok aturan terkait rencana tersebut. Belum ditentukan jenis kendaraan apa yang akan dilarang membeli Pertalite. Namun dia memastikan jenis kendaraan yang tergolong mewah.

Nah untuk tolak ukur kendaraan mewah akan ditetapkan berdasarkan besaran CC mesin mobil. "Salah satu faktor yang dikaji adalah dari CC," tuturnya saat dihubungi detikcom, Minggu (12/6).

Nantinya beli Pertalite dan Solar wajib pakai aplikasi. Lanjut ke halaman berikutnya.



Simak Video "Harga Pertalite Tak Naik, Jokowi: Nahan Harga Seperti Itu Berat!"
[Gambas:Video 20detik]