ADVERTISEMENT

Lampu Kuning Subsidi BBM, Utang Negara Sudah Tembus Rp 7.000 T!

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Rabu, 06 Jul 2022 06:30 WIB
Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mewanti-wanti pemerintah soal yang terus membengkak. Utang pemerintah disebut telah tembus Rp 7.000 triliun di tahun 2021.

Hal itu diungkapkan Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dalam Rapat Paripurna DPR dengan pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2022, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPR, Selasa (5/7/2022). Rapat ini dihadiri juga oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Fraksi Nasdem menyoroti utang yang membengkak di tahun 2021. Juru bicara fraksi M Haerul Amri mengatakan peningkatan utang pemerintah sudah mencapai Rp 7.000 triliun lebih, dia menuding penerbitan surat berharga negara jadi biang keroknya.

"Fraksi Nasdem menyoroti besarnya peningkatan porsi kewajiban pemerintah sebesar Rp 7538,3 triliun atau 13,78% dari kewajiban pemerintah per 31 Desember 2021. Peningkatan itu sebagian besar didapatkan dari penerbitan surat berharga negara atau SBN," papar Haerul.

Bukan cuma Nasdem, kritikan soal utang juga datang dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Athari Gauthi Ardi mengatakan peningkatan utang pemerintah terus terjadi dan terbendung semenjak tahun 2016. Kalau dilihat kontribusinya terhadap PDB, rasio utang pemerintah dipaparkan terus meningkat.

Pihaknya mengingatkan agar pengelolaan utang dilakukan dengan baik, jangan sampai Indonesia masuk dalam jebakan utang.

"Fraksi PAN mengingatkan rasio utang terus mengalami peningkatan meski masih di bawah ambang batas 60p di PDB," kata Athari.

"Kami memahami utang ini rasional untuk selesaikan pembangunan, namun demikian kami ingatkan agar utang dikelola hati-hati agar terhindar dari jebakan utang," lanjutnya.

Athari menjelaskan di tahun 2016 rasio utang cuma berkisar di level 28,3% terhadap PDB. Jumlah itu naik lebih tinggi di tahun 2021 yang mencapai 40%. Dia juga mengatakan rasio utang itu juga meningkat dari tahun sebelumnya, di tahun 2020 rasio utang pemerintah cuma 32,1%.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga ikutan menyoroti soal utang pemerintah. Pihaknya meminta agar beban utang segera diturunkan karena biaya utang makin tinggi di tengah kondisi ekonomi global.

"Beban utang harus segera diturunkan. Beban bunga utang besar dan menelan biaya tinggi," kata juru bicara Fraksi PKB M Khadafi.

Tak mau ketinggalan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga ikut mengkritik pengelolaan utang di tahun anggaran 2021. Rasio utang pemerintah terhadap PDB yang sudah mencapai 40% dinilai menjadi sinyal buruk bagi pengelolaan utang pemerintah.

"Fraksi PKS memandang kenaikan rasio utang tahun 2021 jadi sebesar 40,7% ini jadi sinyal buruk bagi pemerintah," kata juru bicara Fraksi PKS Hermanto.

Di tengah bengkaknya utang pemerintah, subsidi khususnya pada komoditas energi juga ikut membengkak. Lalu, apakah subsidi energi jadi biang kerok kenaikan utang pemerintah dan harus ditahan?

Lanjut ke halaman berikutnya



Simak Video "Stafsus Erick Singgung Pola Pikir Rakyat soal Hak Menerima BBM Subsidi"
[Gambas:Video 20detik]

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT