ADVERTISEMENT

Komisi VII DPR Pastikan Kuota Pertalite Ditambah 5 Juta KL

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Kamis, 28 Jul 2022 15:09 WIB
PT Pertamina (Persero) sudah siap untuk menjual produk bensin terbarunya yakni Pertalite. Bensin RON 90 ini akan dijual pertamakali di SPBU Coco, Abdul Muis, Jakarta pada Jumat (24/7/2015) mendatang. Petugas beraktivitas di SPBU Coco, Abdul Muis, Jakarta, Selasa (21/7/2015). Pada Jumat (24/7/2015) mendatang, SPBU ini siap menjual Pertalite RON 90.  Hasan Al Habshy/detikcom.
Komisi VII DPR Pastikan Kuota Pertalite Ditambah 5 Juta KL/Foto: Hasan Al Habshy
Jakarta -

Komisi VII DPR RI memastikan kuota Pertalite ditambah 5 juta kiloliter (KL) menjadi sekitar 28 juta KL pada 2022. Hal itu menimbang konsumsi energi yang naik.

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan usai pandemi COVID-19 konsumsi energi naik seiring kembalinya aktivitas masyarakat. Namun di sisi lain, harga minyak dunia terus melonjak dan berdampak pada harga BBM serta subsidi dan kompensasi yang dikucurkan pemerintah.

"Problem-nya kan harga crude dan BBM naik, maka lihat dalam APBN tahun 2022 itu, subsidi energi Rp 134 triliun, di mana subsidi BBM Rp 77 triliun, subsidi listrik Rp 57 triliun. Tetapi dengan asumsi dasar yakni ICP kita US$ 63 per barel untuk minyak, ternyata ICP rata-rata menjadi kurang lebih US$ 100 per barel. Maka mau tidak mau subsidi dan kompensasi total menjadi Rp 443 triliun," paparnya di sela-sela acara Forum Kapasitas Nasional II di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/7/2022).

"Itulah yang pemerintah sudah menyanggupi, itu sudah termasuk di dalamnya kenaikan volume tadi dari 23 juta KL Pertalite ya, mohon maaf, kita kan bicara subsidi ya, menjadi 28 juta KL. Jadi penetapan tentang kenaikan volume BBM bersubsidi sudah menjadi kesepakatan antara DPR dan pemerintah," sambungnya.

Kembali, Sugeng mengatakan, penambahan kuota Pertalite ini telah menjadi kesepakatan antara Komisi VII DPR RI dan pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM. Selain Pertalite, kuota minyak tanah juga ditambah.

"Juga termasuk di minyak tanah, kan dari 500 ribu KL menjadi ditambah kurang lebih ditambah 20 ribu atau berapa, intinya ada penambahan karena memang faktanya terjadi juga penambahan konsumsi yang naik juga," terangnya.

"Tetapi kan ini nanti di Banggar pun belum menjadi kata putus karena apa nanti asumsi makro yang juga berubah, kemarin kan baru namanya pagu indikatif, setelah ini nanti presiden dalam pidato kenegaraan akan menyampaikan nota keuangan nah nanti akan kita bahas lebih tajam menjadi UU APBN itu nanti setelah pidato presiden," sambungnya.

(acd/ara)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT