Sebut di Papua Harga BBM Tinggi Biasa, Bahlil: Di Sini Naik Rp 1.000 Ribut

Sebut di Papua Harga BBM Tinggi Biasa, Bahlil: Di Sini Naik Rp 1.000 Ribut

Ilyas Fadilah - detikFinance
Jumat, 12 Agu 2022 19:00 WIB
Poster
Foto: Edi Wahyono
Jakarta -

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut jika masyarakat Papua terbiasa dengan harga BBM tinggi. Meski harga BBM di Papua pernah mencapai Rp 19 ribu/liter, namun tidak ada masyarakat yang ribut atau protes.

"Kalau di Papua biasa, harga minyak tinggi biasa. Dulu harga Rp 19 ribu nggak pernah ribut-ribut. Di sini naik Rp 1 ribu- Rp 2 ribu udah ribut orang," ujar Bahlil di Gedung Kementerian Investasi, Jumat (12/8/2022).

Mantan Ketua HIPMI ini menambahkan, saat dirinya menjadi pengusaha, kenaikan harga BBM menjadi hal yang lumrah. Baginya yang terpenting adalah ketersediaan barang yang selalu ada.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada kesempatan yang sama, Bahlil berpendapat jika saat ini adalah momentum yang tepat untuk menjaga kesehatan fiskal negara. Ia pun meminta masyarakat bersiap-siap atas kemungkinan kenaikan harga BBM.

"Sampai kapan APBN kita kuat menghadapi subsidi yang begitu tinggi? Jadi tolong sampaikan juga kepada rakyat, bahwa rasa-rasanya sih untuk menahan terus dengan harga BBM seperti sekarang, feeling saya sih harus siap-siap, kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi," katanya menambahkan.

ADVERTISEMENT

Menurut Bahlil, rata-rata harga minyak dunia periode Januari - Juli berkisar US$ 105. Sedangkan harga minyak di APBN ditetapkan US$ 63 - US$ 70 per barel. Terkait hal ini, Bahlil menyebut anggaran subsidi bisa bengkak lebih dari Rp 500 triliun.

Dengan harga minyak dunia yang tinggi dan asumsi kurs dolar berada di kisaran Rp 14,750 lalu pemerintah menambah kuota Pertalite dari 23 juta kiloliter menjadi 29 juta kiloliter, maka dana subsidi bisa mencapai Rp 600 triliun.

Bahlil menjelaskan jika subsidi Rp 500 triliun - Rp 600 triliun setara dengan 25% total pendapatan APBN. Menurutnya hal ini tidak sehat untuk keuangan negara.




(das/das)

Hide Ads