Anggota DPR Minta Penyaluran BBM Subsidi Tepat Sasaran, Tolak Harga Naik

Anggota DPR Minta Penyaluran BBM Subsidi Tepat Sasaran, Tolak Harga Naik

Aulia Damayanti - detikFinance
Selasa, 23 Agu 2022 16:16 WIB
Sejumlah kendaraan antre mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Tol Sidoarjo 54.612.48, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (11/4/2022). Pemerintah menetapkan Pertalite sebagai jenis BBM khusus penugasan yang dijual dengan harga Rp7.650 per liter dan Biosolar Rp5.510 per liter, sementara jenis Pertamax harganya disesuaikan untuk menjaga daya beli masyarakat yakni menjadi Rp 12.500 per liter dimana Pertamina masih menanggung selisih Rp3.500 dari harga keekonomiannya sebesar Rp16.000 per liter di tengah kenaikan harga minyak dunia. ANTARA FOTO/Zabur Karuru/rwa.
Ilustrasi/Foto: ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Jakarta -

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyinggung distribusi subsidi energi termasuk bahan bakar minyak (BBM) dalam rapat paripurna DPR RI ke-2. Anggota DPR RI mendorong pemerintah membuat pola penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.

Anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Irwan mengatakan hal itu agar kebijakan belanja subsidi lebih tepat sasaran sehingga kuota subsidi tidak jebol di tengah tahun anggaran.

"Partai demokrat minta pemerintah untuk mempercepat pola penyaluran subsidi energi sehingga kebijakan belanja subsidi lebih tepat sasaran sehingga tidak terjadi kuota subsidi jebol di tengah tahun anggaran," katanya, Selasa (23/8/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di akhir tanggapannya terhadap Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2023, Irwan juga menyerukan menolak kenaikan harga BBM. Karena menurutnya saat ini masyarakat tengah susah.

"Demokrat bersama rakyat, rakyat sedang susah, tolak kenaikan BBM," lanjutnya.

ADVERTISEMENT

Senada, anggota DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ela Siti Nuryamah juga meminta agar belanja subsidi energi disalurkan lebih tepat sasaran. Menurutnya selama ini APBN sudah cukup besar untuk subsidi energi.

"Maka diharapkan pemerintah untuk bisa melakukan penyaluran yang lebih tepat sasaran pada pengguna, PKB mendorong pemerintah untuk membuat skema yang tepat sehingga distribusi subsidi energi bisa lebih efektif, efisien dan komprehensif," tutupnya.

(ada/ara)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads