Jika Harga BBM Tak Naik, Sri Mulyani: Anggaran Nambah dari Mana? Ngutang?

ADVERTISEMENT

Jika Harga BBM Tak Naik, Sri Mulyani: Anggaran Nambah dari Mana? Ngutang?

Anisa Indraini - detikFinance
Kamis, 25 Agu 2022 19:15 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) bersama Ketua Banggar DPR MH Said Abdullah (kedua kanan) beserta para Wakil Ketua Muhidin Mohamad Said (kedua kiri) dan Edhie Baskoro Yudoyono (kanan)dan anggota Eko Hendro Purnomo melambaikan tangan saat penandatanganan persetujuan RUU APBN 2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/9/2020). Dalam rapat tersebut Badan Anggaran DPR menyetujui pembahasan RUU APBN 2022 untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.
Foto: ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN: Menkeu Sri Mulyani Indrawati
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan subsidi energi dan kompensasi di 2022 yang disediakan sebesar Rp 502,4 triliun akan habis. Hal itu terjadi karena meningkatnya konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di masyarakat.

Jika harga BBM subsidi tidak naik, risikonya pemerintah harus menambah subsidi energi dan kompensasi. Sri Mulyani lantas mempertanyakan dari mana anggaran tersebut berasal.

"Kalau Bapak mengatakan 'Bu subsidinya jangan dicabut'. Kita nggak cabut subsidi Pak duitnya sudah Rp 502 triliun habis. Ya kan. Pertanyaannya 'Ibu mau nambah atau nggak?' Kalau nambah dari mana anggarannya? Suruh ngutang?," Kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Kamis (25/8/2022).

Sri Mulyani menjelaskan kuota Solar dari 15 juta KL sudah habis 9,88 juta KL sampai Juli 2022. Sedangkan untuk Pertalite, sudah habis 16,84 juta KL dari kuota 23 juta KL.

"Kalau ikuti tren ini, bulan Oktober habis kuotanya itu (untuk Solar), akhir September habis untuk Pertalite. Jadi subsidinya bukan dicabut, subsidi yang Rp 502 triliun habis," tutur Sri Mulyani.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar para menterinya menghitung secara sangat hati-hati sebelum diputuskan kebijakan terakhir terkait BBM subsidi.

"Kami semua menteri diminta untuk menghitung secara hati-hati, tapi bahwa Rp 502 triliun kita sediakan," imbuhnya.

(aid/hns)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT