.webp)
Pengamat migas Sofyano Zakaria mengakui saat ini BBM subsidi, yakni Pertalite dan Solar di SPBU memang tidak tepat sasaran. Hal ini sesuai data yang dikeluarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang menyebut 80% kompensasi Pertalite dinikmati masyarakat mampu.
"BBM subsidi harus benar-benar tepat sasaran," tegas Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) tersebut, dalam keterangan tertulis, Jumat (26/8/2022).
Itu sebabnya, Sofyano berharap agar Pertalite dan Solar harus diarahkan agar dinikmati masyarakat bawah. Merujuk data Susenas, lanjutnya, BBM subsidi memang tidak tepat sasaran. Dari total alokasi kompensasi Pertalite Rp 93,5 triliun yang dianggarkan di APBN (sesuai Perpres 98), 86% atau Rp 80,4 triliun dinikmati rumah tangga dan sisanya 14% atau Rp 13,1 triliun dinikmati dunia usaha.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun yang menjadi catatan, lanjut Sofyano, dari Rp 80,4 triliun yang dinikmati rumah tangga, ternyata 80% di antaranya dinikmati rumah tangga mampu. Dan hanya 20% dinikmati rumah tangga tidak mampu.
Sedangkan Solar, dari total subsidi dan kompensasi Rp 143,4 triliun, 11% atau Rp 15 triliun dinikmati rumah tangga dan sisanya yaitu 89% atau Rp 127,6 triliun dinikmati dunia usaha. Sementara untuk kategori rumah tangga yang menikmati, itu pun 95% adalah rumah tangga mampu. Hanya 5% rumah tangga tidak mampu yang menikmati Solar subsidi.
Dalam kaitan itulah Sofyano mengaku paham atas upaya Pemerintah agar subsidi tepat sasaran, di antaranya melalui penyesuaian harga Pertalite. Hanya saja dia mengingatkan, bahwa kebijakan tersebut seperti buah simalakama. Di satu sisi akan berdampak terhadap daya beli masyarakat. Namun di sisi berbeda, meski bisa mengurangi beban anggaran, namun menaikkan harga Pertalite juga belum tentu menutup harga keekonomian.
"Makanya, harus ada kemauan politik untuk menetapkan siapa yang berhak atas BBM bersubsidi," lanjut dia.
Dengan demikian, menurut Sofyano, juga harus ada ketegasan, misal kendaraan-kendaraan mewah tidak boleh menggunakan BBM subsidi. Dalam hal ini, yang bisa dilakukan Pemerintah adalah melakukan pengawasan terhadap SPBU agar tidak melayani kendaraan mewah roda empat yang mengisi Pertalite.
"Jadi jika ada SPBU yang menjual Pertalite kepada mobil mewah, cabut saja izinnya. Dengan begitu maka subsidi BBM akan lebih tepat sasaran. Karena lebih mudah mengontrol SPBU daripada pemilik kendaraan mewah," saran Sofyano.
Lebih lanjut, Sofyano mengatakan sudah saatnya Pemerintah mengampanyekan secara besar-besaran Gerakan Hemat BBM.
(akn/hns)
