.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menyampaikan hitung-hitungan kondisi APBN dengan beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengatakan, Jokowi selalu mewanti-wanti untuk menjaga APBN dan menghitungnya secara cermat.
"Saya menyampaikan ini kepada Bapak Presiden bahan-bahan yang sama dengan yang ada sekarang. Ini sebagai sebuah bentuk akuntabilitas kita mengenai kondisi APBN dan Bapak Presiden selama ini selalu meminta kepada kita, selalu menginstruksikan tolong dijaga dan dihitung secara cermat," katanya dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jumat (26/8/2022).
Sri Mulyani menjelaskan subsidi energi yang mencapai Rp 502 triliun sangatlah besar. Bahkan ada kemungkinan jumlahnya bertambah jadi Rp 195,6 triliun. Perhitungannya berdasarkan tren harga minyak dan jumlah konsumsi yang dilakukan masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika dana Rp 195 triliun tidak disediakan tahun ini maka itu akan ditagih pada APBN 2023.
"Inilah yang ingin sampaikan, hitung-hitungan yang disampaikan kepada Bapak presiden. Karena kalau tadi Rp 195 triliun tidak kita sediakan di tahun ini, maka dia akan ditagih di 2023 APBN kita. Jadi tidak berarti nggak ada tagihannya, datangnya tahun depan," tambahnya.
Menurutnya dana tersebut memakan lebih dari separuh anggaran kompensasi tahun 2023 yang akan dibahas dengan DPR. Adapun anggaran yang disiapkan adalah Rp 336,3 triliun.
"Jadi kalau ada tagihan dari 2022 nanti, ya berarti lebih dari separuh dibayar 2022. Kita bayangkan tahun 2023 menjadi tidak mencukupi. Nanti menimbulkan persoalan lagi, inilah situasi dari APBN kita," ungkapnya.
Menurut Sri Mulyani, pendapatan negara bertambah sekitar Rp 420 triliun. Lalu meskipun APBN surplus, maka semuanya akan langsung habis untuk menahan Pertalite, Solar, Listrik, hingga LPG 3 kg. Menurutnya hitung-hitungan inilah yang diminta oleh Jokowi.
"Hitungan yang bapak presiden meminta kami di kementerian keuangan untuk membuat hitungan APBN," pungkasnya.
