Gasifikasi Batubara, Batu Sandungan (Baru) Transisi Energi Indonesia

ADVERTISEMENT

Kolom

Gasifikasi Batubara, Batu Sandungan (Baru) Transisi Energi Indonesia

Novita Indri Pratiwi - detikFinance
Selasa, 30 Agu 2022 14:58 WIB
Infografis sederet fakta DME yang bakal ganti LPG buat masak
Foto: Novita Indri Pratiwi (Istimewa)
Jakarta -

Harga batubara bergerak dinamis menanjak sejak awal Januari 2021 dari US$ 75,84 per ton hingga pada 2022 sempat menyentuh harga tertinggi US$ 400 per ton. Pasalnya, situasi geopolitik global, konflik Rusia dan Ukraina, dan kondisi ketersediaan, rantai pasok, kebutuhan energi di beberapa negara penghasil batubara seperti China, India, dan Uni Eropa.

Harga yang sangat volatile ini juga berdampak langsung bagi Indonesia. Tidak hanya soal peningkatan penerimaan negara. Namun, harga batubara juga jadi hambatan proyek kerja sama gasifikasi batubara antara PT Pertamina (Persero), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan Air Products and Chemicals Inc (APCI). Ketiganya bermufakat merealisasi proyek sejak November 2018.

Sejalan dengan ambisi ketiga korporasi, proyek gasifikasi batubara ini sebetulnya merupakan ikhtiar pemerintah Indonesia untuk menggenjot industri hilirisasi batubara di dalam negeri. Setelah penandatanganan nota kesepahaman di Dubai pada November 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek hilirisasi batubara menjadi dimethyl ether (DME) di Kawasan Industri Tanjung Enim, Sumatera Selatan, Senin (24/1/2022).

Dalam pidato peletakan batu pertama proyek gasifikasi, Presiden Jokowi menekankan, proyek yang telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN) ini harus selesai dalam kurun waktu 30 bulan. Ia mengklaim, proyek ini untuk mengurangi ketergantungan impor liquid petroleum gas (LPG) Indonesia yang mencapai angka 80 triliun rupiah dari total kebutuhan 100 triliun per tahunnya.

Ia menambahkan, selama ini pemerintah juga harus mensubsidi LPG sebesar 60-70 triliun per tahunnya agar harga jual ke masyarakat terjangkau. Menurutnya, jika proyek gasifikasi batubara ini rampung dan berproduksi, maka Indonesia akan dapat mengurangi biaya subsidi APBN untuk LPG sebesar 7 triliun rupiah per tahun.

Presiden Jokowi boleh saja optimis. Namun, secara kalkulatif, optimisme tersebut tampak tidak berdasar.

Harga Tak Ekonomis Gasifikasi batubara adalah proyek yang sangat mahal. Total investasi yang dibutuhkan proyek gasifikasi ini mencapai 2,1 miliar dolar Amerika atau setara Rp30 triliun.

Ditargetkan, selama operasi 20 tahun, proyek akan menghasilkan 1,4 juta ton DME per tahun, dengan harga US$ 400 per ton yang nilainya lebih rendah dari LPG dengan kisaran harga sebesar US$ 500 per ton. Perhitungan target itu disesuaikan dengan asumsi harga batubara senilai US$ 20 per ton. Namun, seperti diketahui, harga batubara justru terus melonjak naik hingga ratusan dolar per ton.

Laporan lembaga think tank yang fokus di isu ekonomi energi, Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) pada November 2020, dengan terang menyebut proyek gasifikasi batubara Air Products & Chemical sebagai proyek yang tidak layak karena "tidak masuk akal secara ekonomi".

Selain membuat utang baru sebesar 2 miliar dolar Amerika, proyek ini disebut akan mengakibatkan kerugian negara sebesar 377 juta dolar Amerika per tahunnya, setara 5,43 triliun rupiah per tahun, nilai kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan nilai penghematan impor LPG sebesar 19 juta dolar Amerika, setara 273,7 miliar rupiah.

IEEFA pun menganalisis, total biaya produksi DME sebesar US$470/ton hampir dua kali lipat lebih besar dari biaya produksi LPG sebesar US$365/ton. Ini otomatis akan membuat harga DME dua kali lipat dari yang saat ini dibayar konsumen untuk LPG.

Pada akhirnya, wajib pajak Indonesia akan membayar lebih banyak untuk energi yang lebih sedikit.

Dengan jumlah energi yang lebih sedikit itu pula, proyek gasifikasi batubara ini justru menghasilkan emisi lima kali lebih banyak, 4,26 juta ton CO2-eq per tahun, dibandingkan proses pembuatan LPG dengan kapasitas sama, 1,4 juta ton per tahun (AEER, 2020).

Di sisi lain, biaya gasifikasi batubara justru berada di atas harga pasar, bahkan jauh di atas harga LPG. IEEFA (2022) menganalisis, biaya DME memang pernah lebih murah, tetapi itu pun hanya terjadi selama 15 bulan, atau sekitar 6 persen selama 20 tahun terakhir.

Dalam wawancaranya dengan Tempo (27/5), Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, pun mengatakan bahwa tak ada kemungkinan proyek akan dijalankan jika kondisi harga batubara terus melonjak. Sebab, nilainya tak ekonomis.

Gasifikasi yang diklaim sebagai bagian peningkatan nilai tambah, pada akhirnya justru akan menjadi proyek peningkatan nilai tambah semu. Sebab, bukannya membawa manfaat bagi negara, proyek hilirisasi ini akan menghasilkan beban finansial yang signifikan bagi neraca keuangan negara.

Bersambung ke halaman selanjutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT