Banjir Kiritikan Kenaikan Harga BBM

ADVERTISEMENT

Banjir Kiritikan Kenaikan Harga BBM

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Minggu, 04 Sep 2022 10:08 WIB
Seorang petugas menunjukkan harga BBM jenis Pertalite yang sudah naik menjadi Rp10 ribu per liter di SPBU Maya jalur Pantura, Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp5.150 per liter jadi Rp6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik dari Rp12.500 jadi Rp14.500 per liter berlaku pada Sabtu 3 September 2022 mulai pukul 14.30 WIB. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/wsj.
Foto: ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
Jakarta -

Pemerintah telah menaikkan harga BBM. Pertalite dari Rp 7.650 per liter jadi Rp 10.000 ribu per liter. Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter jadi Rp 6.800 per liter. Pertamax non subsidi dari Rp 12.500 per liter jadi Rp 14.500 per liter.

Kebijakan ini menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Pemerintah juga disebut memiliki PR besar yang harus diselesaikan paska kenaikan harga tersebut.

Direktur CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara mengungkapkan langkah pemerintah menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite tidak tepat waktu. Pemerintah dinilai tidak kreatif karena memilih opsi menaikkan harga.

"Kenaikan harga merupakan mekanisme yang paling tidak kreatif!" kata dia dalam keterangannya.

Menurut Bhima masyarakat saat ini belum siap menghadapi harga Pertalite jadi Rp 10.000 per liter. Dengan kenaikan ini Indonesia bisa terancam stagflasi atau naiknya inflasi yang signifikan tidak dibarengi dengan kesempatan kerja.

Menurut Bhima inflasi bahan makanan masih tercatat tinggi pada bulan Agustus yakni 8,55% year on year, bakal makin tinggi.

Menurutnya, bansos yang hanya melindungi orang miskin dalam waktu 4 bulan, tidak akan cukup dalam mengkompensasi efek kenaikan harga BBM. "Misalnya ada kelas menengah rentan, sebelum kenaikan harga Pertalite masih sanggup membeli di harga Rp7.650 per liter, sekarang harga Rp 10.000 per liter mereka turun kelas jadi orang miskin," imbuh dia.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengungkapkan pemerintah harus menjamin bahwa rantai pasok komoditas bahan pangan tidak terdampak secara signifikan paska kenaikan harga BBM.

Jalur jalur distribusi harus lebih disederhanakan dan dilancarkan, sehingga tidak menjadi kedok untuk menaikkan harga bahan pangan.

"Jangan jadikan kenaikan harga BBM untuk aji mumpung menaikkan komoditas pangan, dan komoditas lainnya," ujar dia.

Selanjutnya Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah harus tetap memberikan subsidi pada angkutan umum, atau insentif lainnya.

Sehingga jika tarif angkutan umum mengalami kenaikan paska kenaikan harga BBM, kenaikan tarifnya tidak terlalu tinggi. Tingginya kenaikan angkutan umum, justru akan kontra produktif bagi nasib angkutan umum itu sendiri, karena akan ditinggalkan konsumennya, dan berpindah ke sepeda motor.

Lalu kenaikan harga harus diikuti upaya mereformasi pengalokasian subsidi BBM.

"Artinya penerima subsidi bbm benar benar pada masyarakat yang berhak, by name by address, bukan seperti sekarang. Menurut kajian Bank Dunia, 70% subsidi BBM tidak tepat sasaran, karena dinikmati kelompok menengah dan mampu. fenomena ini tidak boleh dibiarkan," jelas dia.



Simak Video "Catat! Rekayasa Lalin Sekitar Istana Negara Jelang Aksi 2309"
[Gambas:Video 20detik]
(kil/zlf)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT