.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menceritakan pengalamannya saat berkomunikasi dengan PT Freeport Indonesia (PTFI). Perusahaan pengeruk tambang Grasberg di Mimika, Papua itu dulu sempat bersikeras tak mau membangun pabrik pemurnian atau smelter.
Jokowi awalnya berbicara mengenai upaya hilirisasi produk pertambangan yang dilakukan pemerintah. Salah satunya pemerintah sudah melarang ekspor bahan mentah untuk nikel.
"3 tahun lalu kita stop nikel dan kita bangun industrinya di dalam negeri ya kelihatan mulai tampak hasilnya. Sering saya ulangi 6-7 tahun lalu ekspor nikel hanya US$ 1,1 miliar, 2021, US$ 20,9 miliar, lompatannya 19 kali. Ini kalau mulai tarik lagi, stop tembaga," ucapnya di gedung Bank Mega, Jakarta, Rabu (7/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari situ Jokowi mulai menyinggung Freeport. Dia mengungkapkan dari dulu pemerintahannya sudah menyuruh Freeport membangun smelter di Indonesia. Tujuannya agar mereka tidak hanya ekspor bahan mentah untuk tembaga.
Namun ternyata upaya itu tidak mudah dilakukan. Freeport Indonesia selalu tidak mau ketika diminta untuk membangun smelter.
"Dulu sulit menyuruh Freeport buat smelter, mundur-mundur saja. 'Pak ini diperpanjang dulu, nanti baru buat smelter', ndak, ndak, ndak. Kamu buat smelter, baru kita perpanjang. Tapi nggak bisa juga," kisah Jokowi.
Akhirnya, lanjutnya, pemerintah mengakuisisi saham PTFI sebesar 51% melalui BUMN. Setelah mayoritas saham PTFI dikuasai Indonesia, akhirnya perusahaan tersebut baru bisa diperintahkan untuk bangun smelter.
"Setelah dapat mayoritas, buat smelter, baru dibikin di Gresik. Nanti bapak ibu lihat Gresik 2024 kelihatan berapa nilai tambah tembaga yang lebih dari 50 tahun kita ekspor raw material," ucapnya.
(das/ang)
