Harga Minyak Naik Dinilai Jadi Momen Pemerintah Beralih ke EBT

Harga Minyak Naik Dinilai Jadi Momen Pemerintah Beralih ke EBT

Sukma Nur Fitriana - detikFinance
Selasa, 13 Sep 2022 15:54 WIB
Pekerja menyelesaikan pemasangan surya panel di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/12/2021). Kementerian ESDM merencanakan kapasitas dari pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia pada 2060 mendatang sebesar 617 GW, dimana pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) akan mendominasi dengan kapasitas sebesar 398 GW. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/YU
Foto: ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA
Jakarta -

Pengamat Kebijakan Publik Iwan Bento Wijaya mengatakan Energi Baru Terbarukan (EBT) akan menjadi solusi jangka panjang bagi Indonesia yang kini sedang merasakan dampak dari kenaikan harga minyak dunia. Menurutnya, EBT baik untuk kepentingan mitigasi perubahan iklim maupun sebagai langkah mengurangi ekspor minyak.

"Indonesia harus mempersiapkan hilirisasi dan huluisasi energi. Alokasi subsidi BBM saat ini sebaiknya dialihkan kepada sektor energi yang produktif," ujar Iwan dalam keterangan tertulis, Selasa (13/9/2022).

Hal tersebut Iwan Sampaikan dalam dialog publik dengan tema 'Menakar Kebijakan Pemerintah dalam Penyesuaian Harga BBM: Subsidi Tepat Sasaran, Sudah Tepatkah?' di Jakarta hari ini.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Iwan mengatakan transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan terjadi karena adanya adanya semangat secara global untuk melakukan hal tersebut. Ia juga mendukung langkah pemerintah untuk meredam dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan memberikan bansos untuk masyarakat tak mampu.

"Kebijakan pemerintah dengan pemberian bantuan langsung tunai patut kita dukung. Selain itu harus dijaga ketersediaan bahan pangan di pasar untuk menahan laju angka inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat," ujarnya.

ADVERTISEMENT

Sementari itu, Fungsionaris Pimpinan Pusat (PP) GPII M. Zulfikar Fauzi (PP GPII) menilai kebijakan pengalihan subsidi yang dilakukan pemerintah adalah hal yang wajar untuk dilakukan guna menyelamatkan APBN yang terus membengkak. Kenaikan penyesuaian harga terjadi juga karena adanya faktor ekonomi secara global yang tidak menentu dan efek perang di Eropa.

"Dari berbagai informasi, data dan fakta yang dapat kita cermati bersama, menunjukkan dengan gamblang alasan pemerintah melakukan pembaharuan kebijakan subsidi BBM. Dan kebijakan serupa lazim terjadi, bahkan di negara manapun," jelasnya.

Menurut Zulfikar, langkah yang harus dilakukan saat ini adalah pengawalan terhadap distribusi bansos. yang diberikan pemerintah kepada masyarakat agar tepat sasaran. "Pengawalan dari mahasiswa dan pemuda sangat penting terkait kebijakan pemerintah hari ini," imbuhnya.

Disisi lain, Koordinator BEM Lingkar Mahasiswa Jakarta Raya (LIMAJAYA) Farid Sudrajat mengatakan pengalihan subsidi BBM ke energi terbarukan adalah langkah yang bagus. Ia juga sepakat diperlukan pengawalan terkait bansos untuk masyarakat.

"Harus perlu dikawal terkait data dan verifikasi data terbaru agar bantuan ini bisa sampai pada rakyat dan tepat sasaran, sehingga tidak terjadinya ruang untuk dikorupsi," pungkasnya.




(ncm/ega)

Hide Ads