.webp)
Rencana penghapusan golongan listrik 450 VA ramai dibicarakan saat Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan daya listrik orang miskin menjadi minimal 900 VA. Hal itu ternyata masih hanya usulan dari dirinya semata.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menepis kabar bahwa daya listrik rumah tangga 450 VA akan dihapus. Sampai saat ini dipastikan belum ada keputusan terkait hal itu.
"Sepemahaman saya itu bukan kesepakatan," kata Plt Dirjen Ketenagalistrikan ESDM Dadan Kusdiana saat dihubungi detikcom, Selasa (13/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat dikonfirmasi lebih lanjut ke Said, dia membenarkan bahwa pernyataannya terkait penghapusan daya listrik 450 VA baru sebatas usulan Banggar DPR RI. "(Daya listrik 450 VA dihapus baru hanya usulan dari Banggar) yes," kata Said.
Pada dasarnya Said mengusulkan agar pemerintah dan PT PLN (Persero) melakukan pemutakhiran data pelanggan listrik 450 VA. Pasalnya saat ini jumlah pelanggan listrik 450 VA tidak semua masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos).
"Jumlah pelanggan listrik 450 VA sebanyak 9,55 juta pelanggan yang masuk DTKS, sementara yang tidak masuk DTKS jumlahnya 14,75 juta pelanggan," ungkap Said.
Said berpandangan bahwa ada dua kemungkinan rumah tangga dengan daya listrik 450 VA tidak masuk DTKS. Pertama secara faktual memang miskin dan belum masuk pendataan penerima bantuan sosial dari Kemensos, atau kedua secara ekonomi telah terjadi peningkatan tetapi masih menikmati subsidi dengan daya listrik 450 VA.
Dengan adanya pemutakhiran data, Said berharap pemerintah bisa mendapat integrasi data pelanggan 450 VA dan terdata dalam DTKS. Jika ditemukan ada pelanggan listrik 450 VA yang sudah mengalami peningkatan ekonomi, mereka didorong untuk meningkatkan daya listrik ke 900 VA.
"Terhadap pelanggan listrik 450 VA yang telah mengalami peningkatan ekonomi, kita dorong secepatnya mereka meningkatkan daya listriknya ke 900 VA bahkan ke 1.300 VA secara bertahap menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi mereka. Inilah fungsinya agar PLN terus melakukan pemutakhiran data," jelasnya.
Sedangkan mereka yang memakai 450 VA dengan kondisi masih mengalami kemiskinan parah, tentu tidak akan serta-merta dipindahkan ke 900 VA. Mereka yang masuk golongan ini akan didorong secara pelan-pelan sesuai kebutuhan listrik mereka.
"Terhadap keluarga kemiskinan parah dengan 450 VA tentu tidak bisa kita lakukan dengan serta-merta ke 900 VA. Terhadap keluarga miskin yang masih memakai 450 VA, kita terus upayakan bermigrasi ke 900 VA secara pelan-pelan pula sejalan dengan peningkatan kebutuhan elektrifikasi mereka," ucapnya.
"PLN dapat melakukan penilaian, jika mereka telah waktunya bergeser ke 900 VA karena konsumsi energinya, maka kita dorong mereka ke 900 VA namun subsidinya juga kita tambah jika mereka bergeser dari 450 VA ke 900 VA dan ini harus dilakukan secara bertahap," tambahnya.
Banggar minta daya listrik 450 VA dihapus. Cek halaman berikutnya.
Banggar Minta Daya Listrik 450 VA Dihapus
Said meminta agar daya listrik masyarakat miskin dari yang saat ini 450 VA dinaikkan menjadi minimal 900 VA. Hal itu disebut sudah menjadi kesepakatan dengan pemerintah.
"Kita sepakat dengan pemerintah untuk 450 VA menjadi 900 VA, dan 900 VA jadi 1.200 VA," kata Ketua Banggar Said Abdullah dalam rapat Panja dengan Kementerian Keuangan tentang APBN 2023, Senin (12/9/2022).
"Bagi orang miskin, rentan miskin di bawah garis kemiskinan, tidak boleh lagi ada 450 VA. Kita naikkan saja kebijakannya bahwa untuk yang di bawah garis kemiskin dan rentan minimal 900 VA," tuturnya.
Niat Said mendorong pemerintah menghilangkan penggunaan listrik 450 VA itu ditujukan untuk menyerap listrik milik PLN yang saat ini mengalami kelebihan pasokan (oversupply).
Berdasarkan catatannya, PLN sedang mengalami oversupply listrik sebanyak 6 Giga Watt (GW) saat ini. Tak cukup sampai di situ, tahun depan akan ada pembangkit listrik baru yang akan beroperasi dan mengakibatkan adanya tambahan pasokan sebesar 1,4 GW menjadi 7,4 GW.
Belum lagi pemerintah sedang mendorong produksi listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT). Jika listrik dari EBT itu masuk di tahun 2030, kata Said, kemungkinan oversupply listrik yang dihadapi PLN bisa semakin bengkak menjadi 41 GW.
"Bisa dibayangkan kalau 1 GW itu karena memang take or pay, harus bayar Rp 3 triliun. Maka menurut hemat saya kenapa kita nggak ambil keputusan hari ini dalam sisi kebijakan, yang pertama ini legasi kita bersama. Bagi orang miskin, rentan miskin, yang di bawah garis kemiskinan itu tidak boleh lagi ada 450 VA. Kita naikkan saja kebijakannya bahwa untuk yang di bawah garis kemiskin dan rentan minimal 900 VA," imbuhnya.
Menurut Said, penggunaan listrik masyarakat dengan daya 450 VA sudah tidak jaman lagi. Peningkatan daya 450 VA ke 900 VA dan 900 VA ke 1.200 VA juga disebut bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan PLN.
"Kalau dari 450 VA kita naikkan 900 VA kan nggak perlu biaya. PLN tinggal datang otak-atik kotak meteran," terang Said.
