3 Gubernur di Sulawesi Tolak Perpanjang Kontrak, Bos Vale Buka Suara

3 Gubernur di Sulawesi Tolak Perpanjang Kontrak, Bos Vale Buka Suara

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Selasa, 13 Sep 2022 21:35 WIB
Tambang nikel PT Vale di Soroako, Sulawesi Selatan
Foto: Eduardo Simorangkir: Tambang nikel PT Vale di Soroako, Sulawesi Selatan
Jakarta -

PT Vale Indonesia Tbk mendapatkan penolakan keras dari pemerintah daerah di Sulawesi soal perpanjangan izin kontrak karya (KK) di beberapa fasilitas tambang nikel. Kontrak karya PT Vale berakhir pada Desember 2025 mendatang sejak izin pertambangannya sudah berlangsung sejak 1968.

Ada pun 3 wilayah operasi PT Vale di Sulawesi, yakni di Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), dan Sulawesi Tengah (Sulteng). Nah 3 gubernur dari provinsi-provinsi tersebut kompak menolak perpanjangan izin kontrak karya Vale.

Direktur Utama Vale Indonesia Febriany Eddy pun buka suara soal penolakan dari kepala daerah. Sejauh ini dia tak masalah bila ada penolakan, menurutnya hal itu masuk ke dalam kebebasan berpendapat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hanya saja, bila ada kekurangan dari perusahaan, dia meminta para kepala daerah untuk membicarakan baik-baik dengan perusahaan. Febri menjamin perusahaan akan terbuka untuk semua masukan.

"Kalau penolakan, begini kan ini negara yang bebas berpendapat, silakan berpendapat. Tapi, kami harap pemerintah terus dukung. Kalau ada kurangnya kami, kami mohon diberi tahu dan mari perbaiki bersama," kata Febri dalam konferensi pers di Hotel Park Hyatt, bilangan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022).

ADVERTISEMENT

Febri menjelaskan sejauh ini pihaknya akan fokus memenuhi semua kewajiban perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan begitu, Febri yakin pemerintah, baik di pusat maupun daerah, mau memberikan dukungan kepada pihaknya.

"Kami yakin pemerintah akan jaga iklim investasi. Pemerintah akan berikan kami kenyamanan untuk lanjutkan semua program kami," sebut Febri.

Dia pun mengakui pihaknya memang tak sempurna dalam melakukan banyak hal, dia pun mengakui bisa saja masih ada kekurangan yang dilakukan Vale selama beroperasi. Maka dari itu, dirinya kembali meminta semua pihak untuk bersama-sama berdialog untuk mengatasi kekurangan tersebut.

"Kami menyadari tidak ada yg sempurna. Kalau seandainya ada dari pemerintah bilang kurang, kami akan berdialog. Kita mau buka diskusi, masukannya apa? Kita kaji dan cari solusi bersama dan bisa berkarya untuk bangsa kita," ungkap Febri.

Apa saja faktor pemicu penolakan terhadap Vale? Langsung klik halaman berikutnya

Penolakan-penolakan yang dilakukan pemerintah daerah sendiri dikemukakan dalam rapat panitia kerja (panja) Komisi VII DPR RI, Kamis (8/9/2022) yang lalu. Para pemimpin daerah juga mengeluhkan minimnya penyerapan sumber daya manusia lokal ke dalam operasional Vale.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman dalam keluhannya mengatakan PT Vale tidak pernah memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk masuk ke dalam operasi Vale, bahkan menduduki jabatan strategis di perusahaan.

"Sepanjang sejarah di Vale belum pernah ada yang menjadi, kalau tidak salah dari catatan kami, belum ada yang menjadi (pimpinan dalam) sistem direksi (PT Vale) yang adalah orang sana (lokal)," ungkap Andi Sudirman.

Menanggapi hal itu, Febri menyatakan selama ini sudah banyak sekali tenaga kerja lokal yang bekerja di wilayah operasi Vale. Di tambang nikel Sorowako saja misalnya, di sana ada sekitar 9 ribu tenaga kerja.

Hampir 100% merupakan tenaga kerja dari Indonesia. Presentasenya 99,7% tenaga kerja di wilayah operasi Sorowako adalah tenaga kerja Indonesia. Bila dirinci kembali, dari total tenaga kerja Indonesia itu, 88,6% di antaranya adalah warga lokal di Luwu Timur.

"Di Sorowako saja, itu total pekerja kita karyawan dan kontraktor totalnya itu kira-kira 9 ribu ya. Nah dari 9 ribu itu 99,7% Indonesia, dari Indonesia itu 86,6% itu masyarakat Luwu Timur. Kami ini komit untuk sumber daya lokal," papar Febri.

Kembali lagi, Febri meminta pemerintah daerah untuk membuka ruang dialog bila pada realisasi penyerapan tenaga kerja lokal masih belum optimal.

"Kami akui prosesnya tak sempurna, mungkin ada ruang untuk perbaikan. Untuk itu kami juga bersama siap dialog beri kami masukan dan kami bisa berbagi sama, dan jadinya efektif," ungkap Febri.

Kontribusi pendapatan Vale juga disorot. Langsung klik halaman berikutnya

Kepala daerah pun menyoroti soal kontribusi Vale yang minim ke pendapatan daerah. Soal hal itu, Febri menyebutkan pihaknya selama ini selalu memberikan kontribusi pendapatan ke negara. Baik pemerintah pusat maupun daerah, baik bentuknya pajak maupun PNBP.

"Kalau dibilang kurang atau lebih itu relatif tergantung tolak ukurnya apa. Dari kami kalau sisi pajak dan PNBP sudah ada aturannya kami akan comply," ungkap Febri.

"Bagaimana distribusikan ke pusat, daerah, dan provinsi? Kami ikuti aturan pemerintah pastinya," sebutnya.

Lebih lanjut, Febri mengatakan dari catatan pihaknya menunjukkan Vale telah berkontribusi ke penerimaan negara hingga Rp 16,6 triliun selama 10 tahun.

"Dari 10 tahun terakhir total penerimaan negara dan PNBP mencapai Rp 16,6 triliun. Pembayaran kami ikuti peraturan perpajakan dan ketentuan yang ada," ungkap Febri.



Simak Video "Melihat Proses Pembuatan Sambu, Tenun Warisan Leluhur di Mamasa"
[Gambas:Video 20detik]

Hide Ads