ADVERTISEMENT

Apakah Jika Jokowi Impor Minyak Murah Rusia Harga BBM Bisa Turun?

Ignacio Geordi Oswaldo - detikFinance
Rabu, 14 Sep 2022 09:42 WIB
G7 Ingin Kendalikan Harga Minyak Rusia Dengan Pembatasan Harga
Beli Minyak Murah dari Rusia Bisa Bikin Harga BBM Turun? Foto: DW (News)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sinyal kuat dalam mempertimbangkan tawaran minyak murah dari Rusia demi mengurangi tekanan biaya energi di Indonesia.

"Semua opsi selalu kami pantau. Jika ada negara (dan) mereka memberikan harga yang lebih baik, tentu saja," kata Jokowi, dikutip melalui CNA, Senin (12/9/2022).

Indonesia telah ditawari minyak mentah Rusia dengan diskon 30%. Di sisi lain, langkah ini menimbulkan dilema bagi pemerintah lantaran berpotensi membuat RI diembargo Amerika Serikat (AS).

Andaikata RI mengimpor minyak mentah dari Rusia, apakah lantas harga BBM yang baru saja naik bisa kembali turun? Sebelumnya, pengamat dari Energy Watch Mamit Setiawan menilai, apabila tawaran tersebut berhasil dilaksanakan, akan berdampak baik pada RI dari segi pengurangan biaya produksi BBM.

"Saya kira jika opsi berhasil dilaksanakan akan sangat baik kita. Dengan harga yang jauh lebih murah maka akan ada pengurangan biaya produksi untuk BBM kita. Tinggal seberapa besar kita mampu membeli dari total nilai impor kita," kata Mamiet, kepada detikcom, Senin (12/9/2022) lalu.

Mamit menekankan, semua kembali lagi pada rencana RI mengimpor seberapa banyak minyak. Jika pemerintah mampu mengimpor banyak, maka beban subsidi minyak RI akan berkurang secara signifikan. Ujungnya juga bisa menurunkan harga BBM.

"Jika mampu besar maka akan signifikan mengurangi beban. Dengan demikian ada potensi untuk bisa menurunkan harga BBM. Jika sedikit ya tidak akan signifikan karena impor yang lain nilainya sesuai dengan harga pasar," jelasnya.

Apalagi, Mamit menjelaskan, Indonesia merupakan nett importir minyak di mana kebutuhan RI mencapai 1,6 juta BOPD, sedangkan produksinya hanya 620.000 BOPD. Dengan demikian, nilai impor RI masih sangat besar.

"Kalau impornya sedikit sedangkan yang lain harga keekonomian maka sama saja, tidak signifikan. Tapi untuk BBM umum Badan Usaha wajib menyesuaikan ya. Menggunakan formula dalam KepMen ESDM 62/2020 maka mereka harus mengikuti formula tersebut dan menyesuaikan harganya," katanya.

Di sisi lain, untuk harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar sendiri, menurut Mamit, akan sulit untuk melakukan penyesuaian harga nantinya lantaran beban kompensasi negara yang begitu besar.

"Kalau BBM JBT dan JBKP saya kira ini yang sulit karena sejauh ini masih besar nilai kompensasi yang harus dibayarkan negara. Kecuali Presiden yang meminta," tandasnya.

Berbeda dengan Mamit, Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menyebut langkah mengambil tawaran Rusia adalah stupid decision atau pilihan bodoh. Pasalnya, pilihan tersebut justru akan mendatangkan lebih banyak kerugian ekonomi.

"Kalau RI ya agak berat. Karena ekspor RI ke AS atau negara-negara Eropa, kita nggak bisa apa-apa. Bargaining position-nya kita lebih lemah. Kalau nekat ya agak berat, ya lebih baik jangan dilakukan. Kalau nekat, itu menurut saya stupid decision," ungkap Fahmy.

Menurutnya, langkah ini akan berat untuk dilalui RI lantaran negara ini juga bergantung pada pendapatan ekspor ke negara-negara di Amerika dan Eropa. Berbeda dengan China dan India yang memiliki bargaining position yang lebih kuat.

"Berbeda dengan China atau India. Mereka memang berhadapan dengan AS tanpa kekhawatiran sama sekali artinya AS hanya mengontrol yang terjadi. Itu karena bargaining position China lebih kuat," tambahnya.

Bahkan Fahmy juga menyebut, apabila pemerintah mengambil langkah ini, kemungkinan untuk BBM dalam negeri turun harga juga sangat kecil bahkan mustahil. Dalam hal ini, biaya resiko belum diperhitungkan.

"Menurut saya tidak. Bahkan itu jadi mahal, karena beberapa resiko. Biaya resiko belum diperhitungkan di situ, misal seperti sebelumnya Bu Nicke pernah beli langsung minyak Rusia secara B2B. Kemudian kapal dicegat Greenpeace dan minyak nggak bisa diturunkan. Itu resikonya lebih tinggi. Belum lagi biaya diplomatik (AS)," ungkapnya.

Oleh karena itu, ia tidak menyarankan pemerintah menerima tawaran dari Rusia tersebut karena biaya yang akan semakin membebani RI, dan justru tidak akan membantu dalam menurunkan harga BBM dalam negeri.

"Saya kira kalau diambil makin berat. Justru bisa akan lebih mahal. Kalau Greenpeace mencegat misalnya, atau embargo dari AS-Eropa. Biayanya kan lebih tinggi jadi harganya tidak lebih murah dan justru lebih mahal. Dan mustahil menurunkan harga BBM di Indonesia," katanya.

(fdl/fdl)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT