Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pembatasan BBM bersubsidi menggunakan MyPertamina menjadi pilihan pemerintah. Meskipun kebijakan itu menimbulkan dampak ke masyarakat salah satunya antrean bisa jadi lebih panjang.
"Kalau kita ingin membatasi, memang harus ada mekanisme. Kalau mekanismenya efisien dengan digital, begitu masuk ke pompa bensin langsung tahu nomor kendaraannya, langsung kita tahu siapa tau pemiliknya, langsung kita mengatakan 'kamu bulan ini sudah beli BBM sampai 100 liter sudah kebanyakan nggak boleh lagi'. Kan bisa kayak gitu," kata Sri Mulyani dalam pembukaan Olimpiade APBN 2022 secara virtual, Minggu (25/9/2022).
Sri Mulyani mengatakan orang yang memiliki mobil tidak bisa mengkonsumsi BBM subsidi lebih banyak akibat MyPertamina. Masyarakat yang memiliki mobil banyak menandakan mereka tergolong orang mampu, sehingga tidak seharusnya membeli BBM subsidi.
"Apa pun pilihannya, pasti ada akibatnya bisa dari sisi waktu, ada rakyat yang kesal, ada yang merasa selama ini menggunakan harga murah sekarang harganya lebih tinggi, atau akibatnya ke APBN sendiri," tuturnya.
Sri Mulyani menjelaskan semakin banyak subsidi yang diberikan, maka Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) semakin bengkak. Setiap negara disebut memiliki pilihan kebijakan yang berbeda, dengan kondisi APBN yang berbeda pula.
"Kalau Indonesia sekarang bisa mengeluarkan Rp 500 triliun lebih untuk subsidi BBM, negara lain kita lihat Sri Lanka APBN-nya sudah tidak kuat lagi, jebol. Kalau APBN jebol pasti ekonominya dalam kondisi krisis," tambahnya.
Menurutnya, apabila harga BBM subsidi dibiarkan, tantangan ekonomi di Indonesia semakin berat. Banyak dimensi yang menjadi pertimbangan pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM subsidi.
"Biasanya orang yang punya mobil lebih banyak itu orang mampu. Negara memberikan subsidi banyak, tapi yang menikmati mereka yang punya kendaraan lebih besar," sambungnya.
(aid/dna)