Program pengalihan LPG 3 kg ke kompor listrik resmi dibatalkan. PT PLN (Persero) mengatakan, ini demi menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.
"PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan. PLN hadir untuk memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal," kata Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, dalam keterangan tertulis, Selasa (27/9/2022).
Batalnya pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik telah melalui proses yang panjang. Berikut perjalanan program tersebut hingga akhirnya dibatalkan:
PLN Targetkan 15 Juta Rumah Tangga Gunakan Kompor Listrik
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, pihaknya menargetkan penambahan 15 juta rumah tangga yang menggunakan kompor listrik. Saat ini, kata dia, PLN bersama pemerintah tengah menggodok program untuk realokasi subsidi LPG untuk mempercepat penggunaan kompor listrik.
"Kompor induksi memang ini menjadi salah satu solusi yang utama bagaimana kami bisa menyelesaikan kondisi over supply dengan target adalah 15 juta penambahan rumah tangga menggunakan kompor induksi," katanya dalam rapat dengar pendapat di Komisi VI, Rabu (15/6/2022).
"Untuk itu kami saat ini sedang menggodok program dengan pemerintah bagaimana tadinya subsidi untuk LPG bisa direalokasikan untuk mempercepat penggunaan kompor induksi, baik ini untuk pembelian kompor listriknya dan juga dengan utensil-nya bantuan dari pemerintah," sambungnya.
Dengan realokasi tersebut maka subsidi yang biasanya diberikan ke LPG sampai Rp 11.000 per kg akan menjadi hanya Rp 3.000 untuk listrik. Jadi, harga penggunaan listriknya bisa Rp 7.000 setara dengan harga per kg LPG 3 kg yang disubsidi.
ESDM Sebut Konversi Ke Kompor Listrik Diperlukan untuk Kurangi Impor LPG
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji memberikan sedikit penjelasan. Tutuka menganggap realokasi subsidi LPG ke kompor listrik perlu dilakukan.
"Tapi itu langkahnya perlu untuk mengurangi impor LPG, pada prinsipnya itu," katanya saat ditemui wartawan, Senin (20/6/2022).
Dirut PLN Dipanggil DPR Terkait Kompor Listrik
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dipanggil Komisi VII DPR untuk melakukan rapat dengar pendapat. Agendanya, membahas penjelasan teknis PLN terkait program kompor induksi alias kompor listrik.
Rapat dimulai sekitar pukul 14.30 WIB. Rapat dibuka oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi.
"Rapat dengar pendapat Komisi VII dibuka dan terbuka untuk umum," ujar Bambang saat membuka rapat di Ruang Rapat Komisi VII DPR, Rabu (14/9/2022).
Masih ada lanjutannya soal perjalanan program kompor listrik. Langsung klik halaman berikutnya.
