Negara G20 Sepakat Tingkatkan Pembangkit Listrik Nol Emisi

KTT G20

Negara G20 Sepakat Tingkatkan Pembangkit Listrik Nol Emisi

Aulia Damayanti - detikFinance
Rabu, 16 Nov 2022 15:53 WIB
Presiden Jokowi resmi menutup Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Bali. Dia menyampaikan terima kasih kepada para pemimpin negara G20. (YouTube Sekretariat Presiden)
Foto: Presiden Jokowi resmi menutup Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Bali. (YouTube Sekretariat Presiden)
Nusa Dua -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menutup Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Adapun hasil dari KTT G20 diunggah dalam dokumen G20 Bali Leaders Declaration Bali.

Salah satu hasilnya mengenai transisi energi. Dalam dokumen tersebut, negara G20 sepakat untuk mempercepat transisi energi dengan meningkatkan pembangunan pembangkit listrik non emisi atau rendah karbon.

"Kami akan dengan cepat meningkatkan penyebaran pembangkit listrik nol dan rendah emisi, termasuk energi terbarukan sumber daya, dan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi energi, teknologi, dengan mempertimbangkan keadaan nasional," tulis poin 11 dalam Bali Leaders Declaration, dikutip Rabu (16/11/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam dokumen tersebut, negara-negara G20 memang memahami pentingnya percepatan transisi energi ke rendah karbon. Para pemimpin negara tersebut juga berkomitmen untuk mengurangi listrik yang menggunakan tenaga batu bara.

"Kami akan memperkuat kerja sama internasional serta dialog produsen hingga konsumen yang relevan mengamankan keterjangkauan dan aksesibilitas energi dengan membatasi volatilitas harga energi dan meningkatkan teknologi yang bersih, aman, inklusif, dan berkelanjutan, termasuk mengembangkan kawasan interkoneksi energi," lanjut poin tersebut.

ADVERTISEMENT

Negara G20 juga berkomitmen untuk mempromosikan investasi secara berkelanjutan, mulai dari infrastruktur dan industri, teknologi inovatif dan berbagai kebijakan fiskal, serta mekanisme pasar dan regulasi untuk mendukung transisi energi bersih.

"Termasuk, penggunaan mekanisme harga dan non-harga karbon dan insentif, sementara memberikan dukungan yang ditargetkan untuk yang paling miskin dan paling rentan," tutupnya.

(ada/das)

Hide Ads